Kinerja Buruk, Ini Alasan Polisi  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 7 November 2013 18:36 WIB

Pasukan Anti Huru Hara usai mengikuti upacara apel Operasi Ketupat Lebaran 2013 dikawasan Monas, Jakarta, (30/7). Sebanyak 6200 anggota TNI dan Polri mengikuti apel tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Inspektur Jenderal Imam Sudjarwo mengakui bahwa kinerja dan pelayanan polisi masih belum baik. Karena itu, korps baju coklat ini menduduki posisi kedua teratas sebagai lembaga paling dikeluhkan masyarakat. Menurut dia, hal itu terjadi karena organisasi kepolisian terlalu besar dan rumitnya. Selain itu, dia melanjutkan, polisi juga mengemban banyak tugas. "Kami menangani dari tingkat pusat sampai desa," kata Imam di Hotel Borobudur, Kamis, 7 November 2013.

Kepolisian, kata Imam, memiliki 1.200 satuan kerja yang harus terus terkoordinasi. Strukturnya, menurut Imam, langsung pada pelayanan masyarakat. Ia maklum jika banyak aduan. "Kami malah senang, karena itu adalah respons positif masyarakat atas kinerja kami, positive thinking saja," kata dia.

Sebelumnya, menurut catatan Ombusdman, sejak 2008, kepolisian selalu menempati posisi dua instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait buruknya kinerja pelayanan instansi tersebut.

Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, menyebutkan sampai September 2013, pihaknya menerima 383 aduan terkait pelayanan kepolisian. "Jumlah itu adalah indikator betapa buruknya layanan kepolisian, harus disempurnakan," kata dia di Hotel Borobudur, Kamis, 8 November 2013. Pelayanan tersebut, termasuk administratif dalam pelayanan penerbitan SIM, BPKB, STNK, TNKB, dan pengurusan lain di kepolisian.

TRI ARTINING PUTRI


Berita Terpopuler:
Kata Hakim Vica soal Isu Selingkuh dan Foto Syur
Hakim Vica: 15 Tahun Tak Dinafkahi Suami
Diisukan Menikah Lagi, Ratu Atut: Astagfirullah
Dipecat, Hakim Vica Tetap Dapat Gaji Pensiun
Ini Curhat Hakim Vica Setelah Dipecat




Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

13 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

14 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya