Strategi KSAL Kent Sondakh Untuk Pertahanan Kedaulatan Negara

Reporter

Editor

Kamis, 9 Desember 2004 04:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Diam-diam Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) sudah mempersiapkan cetak biru pertahanan laut Indonesia. "Yang kami kembangkan adalah bagaimana mempersiapkan angkatan laut yang mengerti Archipelago Strategic War, Strategi perang kepulauan, itu yang tidak ada dalam buku-buku buatan luar negeri,"kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Bernard Kent Sondakh, 56 tahun, kepada Tempo di ruang kerjanya di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu siang (8/12).Karena itulah selama Bernard memimpin AL-sejak 25 April 2002, langsung mengelompokkan (menggroupkan) kapal-kapal yang dimiliki TNI AL menjadi tiga : kapal tempur, kapal patroli dan kapal pendukung.Kapal tempur (striking force) yang dilengkapi sensor weapon dan command yang lengkap (alat deteksi, senjata dan meriam, dan peluru kendali dll), yang fungsi utamanya untuk bertempur ada 36 kapal lalu diturunkan (degradasi) menjadi 14 kapal.Kapal tempur itu yang menjadi primary line (baris utama) pertahanan, kekuatannya bisa menenggelamkan kapal tempur lawan. "Tapi 14 kapal itu harus punya kemampuan 100 persen yang siap menenggelamkan kapal tempur lawan,"kata Kent. Sebelumnya kapal-kapal tempur yang ada tak lengkap, kalau tidak rudalnya rusak, radarnya mati. "Berarti sebenarnya kalau kita lihat penampilan angkatan laut saat itu memang armadanya ya memang kapal-kapal tua yang jelek2 itu, Apa kita mau begitu terus?"tanyanya.Padahal ada ancaman yang termasuk potensial (ancaman yang paling berpotensi terjadi tetapi belum terjadi). Misalnya sengketa perbatasan, pelanggaran alur laut kepulauan. "Itu yang harus dihadapi kapal tempur,"kata Kent. Selebihnya 22 kapal diubah menjadi kapal patroli. agar bisa bergerak lebih lincah untuk daerah kepulauan seperti Indonesia. "Itu merupakan secondary line dengan kemampuan yang lebih,"kata Kent. Kapal patroli, yang penting mesin dan navigasinya jalan, senjata kecil dan bisa cepat. "Kapal patroli itu harus sebanyak-banyaknya, dan itu tidak mahal, yang penting mesin hidup, navigasi bagus, kasih senjata kecil,"ujarnya. Karena ada ancaman faktual, yang setiap hari terjadi, seperti illegal loging, illegal fishing, penyelundupan dll itu dihadapi kapal patroli, “Dan itu yang paling banyak,"ujarnya.Dari 22 kapal ini, yaitu 16 eks Jerman Timur dan 6 eks Belanda, merupakan kapal-kapal tua yang teknologinya ketinggalan, sehingga kalau merenovasinya menjadi 100 persen, akan butuh dana yang besar. Sehingga kapal ini dijadikan kapal patroli tetapi fungsinya tidak dihilangkan menjadi secondary line(lapis kedua). Sehingga jika sewaktu-waktu negara membutuhkan perang, 22 kapal tersebut masih bisa digunakan untuk bertempur. "Tapi dalam keadaan damai lebih baik jadi kapal patroli,"kata Kent. Kelompok ketiga, kapal-kapal pendukung seperti tanker dan angkutan. Selama ini orang awam, menurut Kent, membayangkan angkatan laut cuma Kapal. Bagi publik angkatan laut itu hebat, kalau dilihat armada, kapal-kapal yang hebat dan tentu performance, hasil dan kerjanya. "Yang menjadi pegangan saya adalah kerjanya. Maka kebijakan apa yang harus saya ambil agar kapal hidup kembali, sementara diut nggak ada. Beli baru susah, maka harus ada kebijakan,"katanya.Nah, strategi besar pertahanan menurut KSAL harus dibuat oleh Departemen Pertahanan, lengkap dengan perencanaan anggarannya. "Tapi pada pelaksanaan, dan strategi sektoral, harus dilakukan TNI-AL. karena kami yang tahu persoalan di lapangan,"katanya.Untuk pengamanan Selat Malaka, beberapa negara siap membantu, termasuk Jerman. "Tetapi bagi kita yang penting bantuan asing itu tidak dalam bentuk mengirim kekuatan patrolinya. Tetapi dalam bentuk sharing intelejen, training, memberikan dan membantu pengembangan kekuatan seperti bantuan peralatan,"kata Kent.Karena itu KSAL kelahiran Tobelo, Halmahera, Maluku itu, mengadakan kerjasama tiga negara, Malaysia, Singapura dan Indonesia (Malsindo). Kerjasama itu untuk memperkuat kawasan Selat Malaka yang berbatasan dengan ketiga negara itu. "Kalau tidak tiga negara itu yang melakukan pengawasan dengasn kekuatan sendiri, kami kawatir kekuatan tempur asing masuk dengan lasan mengamankan kapal-kapal niaga negeri yang lewat kawasan selat Malaka, yang dianggap rawan keamanan,"katanya.Karena gagasan Kent pada Malsindo itulah dua opekan lalu, Kent memperoleh Bintang Tertinggi Panglima Gagah Angkatan tentra dari Yang dipertuan Agung Raja Malaysia. "Kerjasama itu bukan dalam bentuk joint, tetapi dalam bentuk trilateral, kerjasama tiga negara, komando pada masing-masing negara, jadi kami hanya koordinasi,"katanya. Tak salah jika, banyak pihak malah mendukung Laksamana Kent menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Endriartono. Bisakah para wakil rakyat di Senayan melirik Kent?Sunaria dan AT

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

4 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

5 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

13 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya