Amien Rais Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Karaha Bodas

Reporter

Editor

Rabu, 8 Desember 2004 12:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Ketua MPR Amien Rais meminta agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menyelesaikan kasus Karaha Bodas Company (KBC). "Ini jadi ujian bagi pemerintahan SBY setelah pemerintahan sebelumnya gagal menyelesaikan kasus Karaha," kata Amien Rais dalam acara diskusi bedah kasus korupsi KBC di Jakarta, Rabu (8/12). Menurut Amien Rais, kasus KBC ini termasuk kasus korupsi kelas menengah. Karena itu, Amien meminta agar kasus ini benar-benar diselesaikan. "Kalau hanya memindahkan tahanan, satpam juga bisa," kata Amien. Pemerintahan saat ini, ungkap Amien, terkesan tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan kasus korupsi. Amien menilai, selama ini pemerintahan SBY hanya berani pada koruptor kecil. Dia menjelaskan empat keuntungan apabila kasus ini bisa diungkap pemerintahan SBY. Pertama, jika kasus Karaha dapat diselesaikan pada masa pemerintahan SBY merupakan sebuah hal yang sangat baik untuk menuntaskan kasus korupsi lainnya. Kedua, penyelesaikan kasus Karaha dapat memulihkan martabat Indonesia di mata internasional. "Masa kita mau dikadalin sama perusahaan asing," katanya. Amien mencontohkan ada salah satu perusahaan asing yang pernah membayar pajak rendah di bawah yang dibayarkan PT Gudang Garam dan PT HM Sampoerna. Setelah dikritisi berbagai pihak, perusahaan asing tersebut sekarang menjadi pembayar pajak tertinggi. Ketiga, kita dapat membalikkan harkat dan martabat bangsa. Selama ini, tambah Amien, mentalitas kita dalam menghadapi orang asing sangat menonjol. Amien menceritakan dirinya pernah coba disuap para pengusaha pencuri pasir laut yang menggampangkan orang Indonesia. Manfaat terakhir, lanjut Amien, penyelesaian kasus ini dapat memberi dukungan bagi kepolisian, hakim, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar lainnya. "Ini bisa jadi terobosan menyelesaikan kasus lainnya," kata Amien. Tapi, Amien sendiri mengaku tidak yakin pemerintahan SBY dapat menuntaskan kasus Karaha Bodas. "Setengah optimis, setengah pesimis," katanya.Muhamad Fasabeni

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya