Megawati: Buruh Juga Harus Ngerti Perusahaannya  

Reporter

Editor

Fanny Febiana

Senin, 21 Oktober 2013 11:43 WIB

Megawati Sukarnoputri. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta buruh untuk mengerti kondisi perusahaan jika tempat mereka bekerja itu nyaris bangkrut. Karena itu, Megawati menyarankan buruh untuk berdialog dengan perusahaan saat mereka menuntut hak-haknya.

"Buruh juga enggak bisa pokoknya (menuntut haknya), tidak mau lihat masalah. Kalau perusahaan itu bangkrut, buruh di-PHK juga," kata Megawati kepada wartawan di rumah pribadinya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Senin, 21 Oktober 2013.

Megawati menyampaikan sarannya itu ketika hendak berangkat ke pabrik PT KMK Global Sports yang berlokasi di Tangerang. Mantan presiden itu berangkat bersama petinggi partai lainnya, seperti Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan anggota Komisi Tenaga Kerja, Rieke Dyah Pitaloka, sekitar pukul 10.20 WIB. "Hari ini mau ke satu pabrik yang dulunya hampir bangkrut," kata Megawati. "Saya ke sana bukan untuk mediasi, sebagai pengamat kali, ya."

Menurut Megawati, pabrik KMK Global Sports nyaris bangkrut pada masa pemerintahannya (2001-2004). Namun dia mengaku mendorong Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu untuk melakukan pertemuan tripartit.

Tripartit adalah satu model komunikasi yang dibangun atas dasar pengertian antara pengusaha atau pemodal serta buruh dan pemerintah. Setelah pemerintah melakukan pertemuan tripartit, kata Megawati, PT KMK Global Sports mengalami perbaikan yang positif sehingga mampu melewati masa-masa bangkrut.

Megawati berharap model solusi tripartit ini dapat ditiru oleh pemerintah saat ini. Tak hanya dari pemerintah, dia juga berharap perusahaan dan para buruh membuka diri untuk berkonsolidasi menyelesaikan masalah-masalah di antara keduanya.

Hari ini sekitar 20 ribu buruh akan berdemo ke Kompleks Parlemen Senayan. Mereka menuntut realisasi jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat, pengupahan yang layak, dan penghapusan sistem alih daya di kantor badan usaha milik negara.

ALI AKHMAD

Terpopuler:
Perbedaan Cina dan China Versi Remy Sylado
Ical Anggap Dinasti Atut Baik dan Untungkan Partai
Banyak Kebakaran, Jokowi: Memang yang Bakar Saya?
Ani Yudhoyono Abadikan Momen Pesta Azima Rajasa
Hendak Laporkan Korupsi Lebak, Aktivis Dirampok
Kamar Digeledah, Gayus: Bongkar Saja Pak!

Berita terkait

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

6 jam lalu

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.

Baca Selengkapnya

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

23 jam lalu

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.

Baca Selengkapnya

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

1 hari lalu

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.

Baca Selengkapnya

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

1 hari lalu

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.

Baca Selengkapnya

MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

1 hari lalu

MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

1 hari lalu

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

1 hari lalu

Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu anggota DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.

Baca Selengkapnya

Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

1 hari lalu

Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.

Baca Selengkapnya