Megawati: Buruh Juga Harus Ngerti Perusahaannya  

Reporter

Editor

Fanny Febiana

Senin, 21 Oktober 2013 11:43 WIB

Megawati Sukarnoputri. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta buruh untuk mengerti kondisi perusahaan jika tempat mereka bekerja itu nyaris bangkrut. Karena itu, Megawati menyarankan buruh untuk berdialog dengan perusahaan saat mereka menuntut hak-haknya.

"Buruh juga enggak bisa pokoknya (menuntut haknya), tidak mau lihat masalah. Kalau perusahaan itu bangkrut, buruh di-PHK juga," kata Megawati kepada wartawan di rumah pribadinya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Senin, 21 Oktober 2013.

Megawati menyampaikan sarannya itu ketika hendak berangkat ke pabrik PT KMK Global Sports yang berlokasi di Tangerang. Mantan presiden itu berangkat bersama petinggi partai lainnya, seperti Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan anggota Komisi Tenaga Kerja, Rieke Dyah Pitaloka, sekitar pukul 10.20 WIB. "Hari ini mau ke satu pabrik yang dulunya hampir bangkrut," kata Megawati. "Saya ke sana bukan untuk mediasi, sebagai pengamat kali, ya."

Menurut Megawati, pabrik KMK Global Sports nyaris bangkrut pada masa pemerintahannya (2001-2004). Namun dia mengaku mendorong Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu untuk melakukan pertemuan tripartit.

Tripartit adalah satu model komunikasi yang dibangun atas dasar pengertian antara pengusaha atau pemodal serta buruh dan pemerintah. Setelah pemerintah melakukan pertemuan tripartit, kata Megawati, PT KMK Global Sports mengalami perbaikan yang positif sehingga mampu melewati masa-masa bangkrut.

Megawati berharap model solusi tripartit ini dapat ditiru oleh pemerintah saat ini. Tak hanya dari pemerintah, dia juga berharap perusahaan dan para buruh membuka diri untuk berkonsolidasi menyelesaikan masalah-masalah di antara keduanya.

Hari ini sekitar 20 ribu buruh akan berdemo ke Kompleks Parlemen Senayan. Mereka menuntut realisasi jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat, pengupahan yang layak, dan penghapusan sistem alih daya di kantor badan usaha milik negara.

ALI AKHMAD

Terpopuler:
Perbedaan Cina dan China Versi Remy Sylado
Ical Anggap Dinasti Atut Baik dan Untungkan Partai
Banyak Kebakaran, Jokowi: Memang yang Bakar Saya?
Ani Yudhoyono Abadikan Momen Pesta Azima Rajasa
Hendak Laporkan Korupsi Lebak, Aktivis Dirampok
Kamar Digeledah, Gayus: Bongkar Saja Pak!

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

37 menit lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

59 menit lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

9 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya