Sidang Etik Akil Mochtar Bakal Tertutup

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 18 Oktober 2013 05:18 WIB

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (06/10). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta: - Ketua Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, Harjono, mengatakan siap menggelar sidang etik untuk menyidang Ketua non-aktif, Akil Mochtar, secara tertutup. Harjono memahami persoalan jika digelar secara terbuka akan menghambat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tak masalah, kami bersedia tertutup," kata Harjono ketika dihubungi, Kamis, 17 Oktober 2013.

Harjono mengatakan Majelis Kehormatan tidak ingin membuat masalah bagi pengembangan kasus oleh KPK. Dia menuturkan yang dia butuhkan hanya persoalan etik, tidak memburu masalah pidana yang menyangkut dugaan penyuapan sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Dia akan menyampaikan kesedian Mejelis Kehormatan kepada KPK sesegera mungkin.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedang membahas surat permintaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi untuk menyidang Akil Mochtar. Namun lembaga antikorupsi itu memastikan tidak akan menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif tersebut bila sidang etik digelar secara terbuka.

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dibentuk untuk menjatuhkan sanksi etik terhadap Akil. Pengadilan etik muncul setelah Akil tertangkap tangan menerima suap dari perkara sengketa Pilkada yang digelar lembaganya. Ia pun ditetapkan tersangka dan dijebloskan ke tahanan KPK

SUNDARI

Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Info Haji | Pembunuhan Holly

Berita Terpopuler
Dimarahi Ani Yudhoyono, Erie: Sudahlah Tak Penting
Daryono, Sopir Akil Mochtar Sengaja Dihilangkan?
Akil Minta Maaf kepada Warga Kalimantan Barat
Muncul Situs Jokowi-Prananda

Berita terkait

MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

2 jam lalu

MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam sengketa pileg DPR RI di Banten dan DPRD Kota Tangerang tidak diterima.

Baca Selengkapnya

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

2 jam lalu

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Aceh II tidak dapat diterima karena kabur alias tidak jelas.

Baca Selengkapnya

Kata PPP Soal Sejumlah Gugatan Sengketa Pileg yang Tak Diterima MK

3 jam lalu

Kata PPP Soal Sejumlah Gugatan Sengketa Pileg yang Tak Diterima MK

PPP merespons soal MK yang tidak menerima sejumlah permohonan sengketa pileg mereka.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Garuda di Kaltim Tidak Diterima

4 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Garuda di Kaltim Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Kalimantan Timur tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

7 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

8 jam lalu

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menjelaskan MK mempertimbangkan eksepsi KPU karena PKB dalam permohonannya tidak melampirkan bukti.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

9 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

Bacaan putusan dismissal hingga siang ini, MK sudah menolak mengabulkan permohonan sengketa Pileg dari PDIP dan PPP.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Tengah Tidak Dapat Diterima

9 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Tengah Tidak Dapat Diterima

Hakim konstitusi Saldi Isra menuturkan pihaknya telah mencermati permohonan PPP dalam perkara ini. Namun, ada posita alias dalil yang kabur.

Baca Selengkapnya

Gerindra Minta Hitung Suara Ulang Pileg DPR di Jabar IX, MK: Tak Dapat Diterima

9 jam lalu

Gerindra Minta Hitung Suara Ulang Pileg DPR di Jabar IX, MK: Tak Dapat Diterima

Gerindra tidak mencantumkan perolehan suaranya versi termohon maupun pemohon.

Baca Selengkapnya

MK Nyatakan Permohonan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat Tak Dapat Diterima

10 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat Tak Dapat Diterima

MK mengatakan ada perbedaan perhitungan suara antara posita, petitum angka tiga, dan petitum angka lima dalam permohonan PDIP.

Baca Selengkapnya