Akil Minta Maaf kepada Warga Kalimantan Barat
Rabu, 16 Oktober 2013 17:06 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar diserbu oleh sejumlah awak media saat menuju mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, (3/10). KPK resmi menahan Akil Mochtar di Rutan KPK terkait dua kasus dugaan suap. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Pontianak - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, meminta maaf kepada warga Kalimantan Barat. Melalui kuasa hukumnya, Tamsil Sjoekoer, Akil menyatakan permohonan maaf atas peristiwa yang menimpanya. "Ini kan peristiwa. Beliau minta dukungan moril, karena persoalan ini tidak sederhana," ujarnya, Rabu, 16 Oktober 2013. Akil, kata Tamsil, sadar sebagai putra daerah Kalimantan Barat, peristiwa yang dia alami akan berimbas di daerahnya. Namun, dia berharap agar media massa dapat menempatkan pemberitaan secara berimbang dan tidak tendensius. Tamsil mengatakan, pihaknya urung bicara karena persoalan yang dibahas di media massa sudah merambah ke mana-mana. Bahkan, kata Tamsil, mendahului proses penyidikan. Tamsil menyatakan, saat ini Akil baru diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK, yang mengajukan lima butir pertanyaan. "Sejauh ini KPK hanya menjerat dengan UU Penyuapan Pasal 12C dan 6C," jelasnya. Tim pengacara, yang dipimpin oleh Otto Hasibuan, masih berkonsentrasi dengan jeratan hukum yang dikenakan KPK kepada kliennya. ASEANTY PAHLEVI
Berita terpopuler
Demi Selingkuhan, Istri Bersiasat Bunuh Suami VO2Max Tinggi, Evan Dimas Bagai Mobil Tangki Besar Kenapa Jokowi Kurban di Lenteng Agung? Ada Cacing Hati di Sapi Jokowi Gempa Filipina, Waspada Tsunami di Indonesia Timur
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
1 hari lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
1 hari lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
1 hari lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
1 hari lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
1 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
1 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
2 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
2 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
2 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
2 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
8 jam lalu
8 jam lalu
11 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
21 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu