Akil Ingin Sidang Majelis Kehormatan Terbuka  

Reporter

Selasa, 15 Oktober 2013 08:56 WIB

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (06/10). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, Tamsil Sjoekor, mengatakan kliennya ingin persidangan di majelis kehormatan MK dilakukan terbuka. "Pak Akil menyampaikan kepada saya bahwa sidang di majelis kehormatan MK nanti harus dilakukan secara terbuka dan tidak tertutup," kata Tamsil saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2013.

Akil Mochtar, Tamsil melanjutkan, ingin sekali mengungkapkan semua keterangannya di depan publik saat sidang majelis kehormatan MK nanti. Dengan dilakukan sidang secara terbuka, diharapkan apa yang disampaikan Akil langsung diketahui masyarakat luas.

"Biar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi," ujar Tamsil. "Pak Akil juga punya hak untuk menyampaikan keterangan di muka umum."

Menurut Tamsil, keinginan kliennya itu berdasarkan pantauan dari agenda sidang majelis kehormatan sebelumnya. Dalam beberapa agenda sidang majelis kehormatan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi meminta keterangan dari para saksi terkait, dan itu dilakukan secara terbuka bahkan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional.

"Ya, kalau keterangan saksi saat sidang majelis kehormatan dilakukan secara terbuka, maka nanti saat sidang Pak Akil juga harus dilakukan terbuka," ujar Tamsil. "Biar berimbang, masyarakat juga harus mendengar keterangan dari Pak Akil, tidak hanya dari para saksi. Biar tidak bias."

REZA ADITYA

Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Berita terkait:
Akil Ingin Segera Disidang di Majelis Kehormatan
Adik Atut Sehat dan Siap Diperiksa Rabu
Airin Kaget, Wartawan Kok Tak Libur?
Airin Lewati Idul Adha Tanpa Suami

Berita terkait

Gerindra Minta Hitung Suara Ulang Pileg DPR di Jabar IX, MK: Tak Dapat Diterima

6 menit lalu

Gerindra Minta Hitung Suara Ulang Pileg DPR di Jabar IX, MK: Tak Dapat Diterima

Gerindra tidak mencantumkan perolehan suaranya versi termohon maupun pemohon.

Baca Selengkapnya

MK Nyatakan Permohonan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat Tak Dapat Diterima

1 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat Tak Dapat Diterima

MK mengatakan ada perbedaan perhitungan suara antara posita, petitum angka tiga, dan petitum angka lima dalam permohonan PDIP.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Barat Tidak Dapat Diterima

1 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Barat Tidak Dapat Diterima

PPP juga tidak menguraikan secara jelas pada tempat pemungutan suara atau TPS mana dan tingkat rekapitulasi mana terjadi perpindahan suara.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

3 jam lalu

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

Bekas Ketua MK ini dilarang mengikuti sidang dimana ada PSI. Buntut dari putusan MKMK atas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman.

Baca Selengkapnya

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

4 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

20 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

21 jam lalu

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

Sebanyak 207 perkara sengketa pileg di MK berpotensi tidak dilanjutkan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

4 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

4 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

4 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya