TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono tak mau lagi berkomentar ihwal Bunda Putri. Sosok Bunda Putri menjadi sorotan lantaran diduga terkait kasus korupsi kouta impor daging sapi. Di persidangan, namanya disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya tidak akan berkomentar soal itu lagi," kata Suswono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2013.
Sebelumnya, Presiden SBY meminta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menelepon Suswono untuk bertanya tentang identitas Bunda Putri. Hal ini dilakukan SBY sebelum memberikan komentar tentang kesaksian tersangka kasus korupsi kouta impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq yang menyatakan Bunda Putri dekat dengan SBY.
"Suswono menjawab yang juga katanya, Bunda Putri adalah istri salah satu pejabat Kementerian Pertanian saat ditelepon beberapa saat lalu," kata SBY dalam konferensi pers di Base Ops TNI Angkatan Udara Halim, Kamis, 10 Oktober 2013, kemarin. SBY menunjukkan sikap geram oleh tuduhan tersebut. (Baca: SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan)
SBY meminta Sudi untuk menggali informasi identitas Bunda Putri dari Suswono yang juga pernah bersaksi mengenalnya. Dalam komunikasi tersebut, Suswono tak memberi jawaban pasti karena masih berupa dugaan.
Selain sebagai istri pejabat Kementerian Pertanian, Suswono menyatakan kepada Sudi, Bunda Putri adalah pengusaha ekspor asal Cilimus, Jawa Barat. Dua keterangan ini juga didukung Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan yang pada saat yang sama ditelepon staf kepresidenan. "Saya tak ingin ngomong sembarangan tanpa keterangan pasti. Ini semua ada catatannya dari staf kepresidenan," kata SBY. (Baca: SBY Janji Ungkap Identitas Bunda Putri)
SBY mengklaim tidak mengerti kasus korupsi kouta daging sapi meluas dengan turut menyebutkan pihak-pihak lain. Sebelum menyebut SBY, sidang kasus tersebut juga menyeret nama saudara Wakil Presiden Boediono, Tuti Iswari. "Yang saya minta, Komisi Pemberantasan Korupsi tegakkan hukum," kata SBY. (Baca: SBY Minta Luthfi Hasan Tak Bersaksi Palsu)
PRIHANDOKO
Berita Terkait
SBY: Semoga Allah Mengampuni Luthfi Hasan
Fathanah Berutang Dua Miliaran ke Luthfi Hasan
Luthfi Mengaku Hanya Dibayari Yudi Dua Setel Jas
Luthfi Hasan Sebut Bunda Putri Anak Pendiri Golkar
Sebut Tak Tahu Bunda Putri, Luthfi Dimarahi Hakim
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
2 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
7 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
16 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
16 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
18 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
19 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
21 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya