TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, pada prinsipnya siapa pun yang mengetahui tindak pidana korupsi wajib melaporkan temuannya tersebut kepada pihak berwajib. Tindakan suap maupun pemerasan masuk dalam delik pidana.
"Dalam delik korupsi, siapa pun yang melihat dan mengetahui wajib melaporkan," kata Danang ketika dihubungi, Rabu malam, 9 Oktober 2013. Ia mengatakan, pejabat publik tidak boleh membiarkan adanya tindak pidana korupsi terjadi di institusinya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengakui ada dugaan pemerasan yang dilakukan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Koriel Lilik Haryanto pada Jumat, 4 Oktober 2013. Kasus itu terungkap berawal dari laporan masyarakat kepada Wakil Menteri Hukum dan Denny Indrayana.
Setelah dikonfirmasi ke pelapor, ada indikasi bahwa Direktur Perdata memang menerima amplop cokelat berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya. Tim pemeriksa bersama Koriel mengambil amplop cokelat itu dari apartemen Koriel. Dari penghitungan diketahui jumlah uang yang berada di dalam amplop mencapai Rp 95 juta.
Amir mengatakan atas laporan lengkap yang diterimanya pada Senin, 7 Oktober 2013, ia memerintahkan agar Koriel melaporkan uang yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kerja sama gratifikasi yang sudah ditandatangani antara Kementerian Hukum dengan KPK.
Menurut Amir, pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan untuk menerima permohonan pengunduran diri Koriel dari jabatannya sebagai Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
MAYA NAWANGWULAN
Berita populer:
Ini Aliran Transaksi Mencurigakan Akil Mochtar
Inilah Orang yang Diduga Tampung Duit Akil
Ibu Vicky Prasetyo Diperiksa Polisi
APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut
Berita terkait
Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot
17 jam lalu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur
Baca SelengkapnyaAlasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan
2 hari lalu
Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.
Baca SelengkapnyaKPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
2 hari lalu
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaKemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel
9 hari lalu
Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
11 hari lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
11 hari lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
13 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
14 hari lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
16 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
17 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca Selengkapnya