TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany layak lolos menjadi salah satu peserta diklat di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Gamawan secara pribadi menilai Airin memiliki prestasi yang baik.
"Ini kan ada beberapa angkatan. Setiap angkatan kan dipilih dari disiplinnya, dari keseriusannya dan dari aktivitasnya. Hasil dari orientasi itu, yang terbaik, yang baik-baik lah. Itu kita beri kesempatan ke Amerika itu ke Harvard," kata Gamawan di gedung Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 9 Oktober 2013. "Termasuk Airin."
Gamawan menilai Airin memenuhi kriteria itu. "Sejauh ini kalau Airin pribadi ya, saya kira bagus. Dia taat. Disiplin ya. Dan saya kira orang Tangsel juga mengakui," katanya.
Terkait dengan tercatatnya Airin Rachmi sebagai pemilik saham PT Putra Perdana Jaya, perusahaan yang memenangkan data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Banten dan proyek Jalan Citeurep-Tanjung Lesung-Sumur dengan nilai proyek yang dibiayai APBD Banten 2013 hingga Rp 38 miliar, Gamawan menilai wajar. "Airin itu kan swasta juga sebelumnya. Dia bukan PNS," katanya.
Secara kepemimpinan dan transparansi anggaran di Tangerang Selatan, Airin dinilai tidak bermasalah, "Sejauh ini enggak. Itu kan pemeriksaannya kalau tahunan ada BPK. Sejauh ini tidak ada temuan dari BPK. Saya kira tidak ada masalah," katanya.
Gamawan selanjutnya meminta media dan publik untuk memisahkan Airin sebagai kepala daerah dengan kasus yang sedang membelit suaminya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sedang berada di Amerika Serikat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wawan, Kamis dinihari lalu. Wawan merupakan adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah.
Asisten III Bidang Kepegawaian Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nur Slamet, mengatakan Airin berada di Negeri Abang Sam itu karena mengikuti program pendidikan pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. "Ibu Wali Kota baru kembali ke Indonesia sekitar 20 hari ke depan," kata Nur Slamet, Jumat, 4 Oktober 2013
FEBRIANA FIRDAUS
Berita Terpopuler
Jawara, Ulama, dan Golkar dalam Dinasti Ratu Atut
Mercedes Rp 2 Miliar Akil Diatasnamakan Sopirnya
Jadi Ketua MK, Akil Beli Mercy dan Toyota Crown
Adik Atut Pernah Diincar KPK pada 2007
Sidang Disiarkan Live, Majelis Kehormatan MK Marah
Berita terkait
Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya
5 hari lalu
Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
26 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
29 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
13 Maret 2024
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
7 Maret 2024
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca Selengkapnya