Seorang warga Syiah menangis saat harus di pindahkan dari tempat pengungsian di GOR Bulutangkis, Sampang, Madura, (20/6). Fatwa MUI yang mengatakan bahwa Syiah merupakan aliran sesat membuat ribuan santri dan warga mengusir warga Syiah dari Madura. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan menyampaikan aspirasi masyarakat Syiah Sampang, Madura, kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo. JK menilai proses islah yang sudah terjadi di Sampang harus didukung bersama-sama.
"Gubernur yang seharusnya menindaklanjuti. Nanti saya bicara dengan Pak Karwo," kata Jusuf Kalla usai menerima perwakilan warga Sunni dan Syiah Sampang di Kantor Pusat Palang Merah Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jumat, 4 Oktober 2013.
Dia meminta semua pihak mendukung proses islah yang sudah terjadi antara warga Syiah dan Sunni Sampang. "Ini kan sebenarnya bukan masalah besar Syiah-Sunni, tapi ada masalah keluarga yang dicampur dengan ideologi. Bukan masalah yang terlalu berat sebenarnya."
Menurut JK, meskipun islah tidak diprakarsai oleh pemerintah dan murni terjadi di tingkat bawah, pemerintah pusat dan daerah harus mendukung serta memastikan proses islah terjadi secara nyata. "Itu meliputi pembangunan bersama kembali rumahnya dan memastikan kegiatan ekonomi warga Syiah bergerak lagi." "Selama mereka sudah damai ya sudah. Ini justru harus didukung," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini. Proses islah yang terjadi di antara warga Sampang sendiri diperantarai oleh Lembaga Persatuan Umat Islam.
"Semua ingin perdamaian. Sekarang sudah tidak ada lagi permasalahan Sunni-Syiah," kata Ketua LPUI Nur Tamam. Pernyataan Nur didukung pula oleh K.H Syuaibi serta perwakilan warga dari Sunni-Syiah Sampang. Menurut Nur, ada berbagai alasan dari jajaran pemerintah, khususnya pemda, yang mempermasalahkan dan menolak perdamaian. "Salah satunya islah dianggap hanya rekayasa lantaran tidak melibatkan pemerintah," kata dia.
Dia menilai ada motif lain di balik penolakan islah. "Kepentingannya kompleks, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Ada yang ingin dapat tanah (milik warga Syiah yang mengungsi) juga," kata Nur. Rekonsiliasi sebelumnya dirintis oleh tim pimpinan Rektor IAIN Sunan Ampel Abdul A'la. Namun tim itu, kata Nur Tamam, tidak bisa berbuat banyak. Belakangan LPUI ikut membantu proses itu dan berbuah manis. Karena ditolak, warga Sunni dan Syiah Sampang meminta JK untuk membantu masalah ini. "Kita warga sudah damai, satu kampung satu dusun," kata Nur.
