Akil Ditangkap, Ini Dua Modus Suap di MK  

Reporter

Jumat, 4 Oktober 2013 11:36 WIB

Penyidik KPK membuka segel ruang kerja ketua MK Akil Mochtar setelah penggeledahan gedung Mahkamah Konstitusi terkait ditangkapnya Akil dalam dugaan praktek Korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, Jakarta, Kamis (3/10). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada Rabu, 2 Oktober 2013. Akil dicokok lantaran diduga menerima suap terkait sengketa hasil pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten.

Refly Harun, yang pernah membongkar kasus suap di MK, mengatakan suap semacam ini lazim terjadi di MK. Orang yang pernah menuding Akil meminta suap ini mengatakan ada dua modus yang bisa dilakukan untuk meraup pundi-pundi panas dari kasus sengketa semacam itu.

Cara pertama, kata dia, hakim konstitusi bisa meminta pemenang pemilukada untuk menyetorkan uang guna memuluskan pemenangan sengketa. "Dengan mengatakan kalau seandainya tidak dikasih akan memenangkan pihak lawan," kata Refly saat dihubungi, Jumat, 4 Oktober 2013.

Menurut dia, cara ini mudah dilakukan terlebih apabila sejak awal hakim sudah melihat bahwa pemenang pemilukada itu menang dengan mutlak. Artinya, MK kemungkinan besar tidak akan mengabulkan permohonan penggugat.

Hakim konstitusi tinggal menghubungi kubu pemenang itu dan meminta uang dengan alasan untuk dimenangkan dalam sengketa. "Pemenang pasti akan menyediakan uang karena takut kalah," ujarnya.

Modus lainnya, kata dia, bukan dilakukan oleh para hakim, melainkan orang lain yang memiliki informasi soal perjalanan kasus sengketa tersebut di MK. Ini bisa dilakukan baik dari kalangan internal MK, mantan pegawai MK, maupun orang luar. "Misalnya dengan mengatakan sudah memegang hakim," katanya. Orang itu tinggal menghubungi kubu mana yang kira-kira akan dimenangkan oleh MK.

Kasus dugaan suap Akil mencuat saat KPK menangkap tangan Akil Mochtar di rumahnya, kompleks Widya Candra, Jakarta, Rabu malam lalu. Akil diduga menerima suap dari kasus sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten. Dalam kasus ini, KPK menyita duit Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika, serta Rp 1 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Selain Akil, KPK juga menetapkan politikus Golkar, Chairun Nisa, sebagai tersangka. Terdapat pula tersangka lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Hamid Bintih, pengacara Susi Tur Andyani, Dany, dan pengusaha asal Samarinda Cornelis Nalau. Dan terakhir adalah Tubagus Chairi Wardana alias Wawan, yang disebut-sebut sebagai adik kandung Ratu Atut sekaligus suami dari Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan.

NUR ALFIYAH







Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap |Amerika Shutdown| Pembunuhan Holly Angela| Edsus Lekra |Info Haji

Berita Terpopuler
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Suami Holly Angela Auditor Utama BPK
Ini Obamacare yang Buat Pemerintah AS Shutdown
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas
Ketua MK Ditangkap, KPK Sita Rp 3 Miliar

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

26 detik lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya