Bupati Se-Madura Tak Setuju Karapan Sapi Rekeng  

Reporter

Jumat, 27 September 2013 17:38 WIB

Warga menahan sapi kerap yang akan berpacu saat perlombaan kerapan sapi di Alun-alun Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu (19/6). Sebanyak 24 pasang sapi kerap dari berbagai kota di Madura dan Jawa Timur mengikuti kejuaraan Kerapan sapi memperebutkan Piala Kapolda Jawa Timur. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Pamekasan - Empat bupati di Pulau Madura, yakni: Bupati Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, mendukung penghapusan karapan sapi menggunakan kekerasan atau rekeng. "Saya sudah komunikasi dengan bupati se-Madura dan intinya kami mendukung karapan sapi tanpa kekerasan atau pakkopak," kata Bupati Pamekasan, Achmat Syafi'ie, Jumat, 27 September 2013.

Rekeng adalah tradisi menyiksa sapi saat karapan, yakni dengan mencambuk badan sapi memakai cambuk berpaku. Luka bekas cambukan diolesi spiritus, cabe rawit, dan balsem. Tujuannya agar sapi berlari lebih cepat.

Namun Syafi'ie mengakui kebijakan menghapus karapan sapi tanpa kekerasan belum disetujui sejumlah tokoh karapan sapi di Madura. Mereka umumnya lebih suka menggelar karapan sapi dengan kekerasan. "Jadi kita perlu komunikasi terus-menerus sampai menemukan solusi yang diterima semua pihak," kata Syafi'ie.

Karena dualisme karapan sapi ini, Badan Koordinator Wilayah IV Madura memutuskan menghentikan sementara waktu pelaksanaan ajang karapan sapi terbesar Piala Presiden tahun ini. "Piala Presiden di-off-kan dulu tanpa batas waktu," kata Sekertaris Bakorwil IV Madura di Pamekasan, Budiono.

Menurut dia, penghentian tersebut dilakukan untuk menghindari cekcok antara pihak yang menginginkan balap sapi dengan kekerasan dan pihak yang mendukung tanpa kekerasan. Dia mengatakan penghapusan kekerasan dalam karapan sapi atas rekomendasi langsung presiden. "Akan digelar kembali sampai tidak ada lagi cekcok," ujarnya.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

12 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

38 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

40 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

42 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

43 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

47 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

47 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

47 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

48 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

48 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya