TEMPO.CO, Semarang - Ratusan buruh di Jawa Tengah berunjuk rasa menuntut penetapan upah minimum kabupaten/kota 2014 di wilayahnya. Pada unjukrasa yang digelar Rabu 25 September 2013, buruh minta upah rata-rata minimal Rp 2 juta.

Para pengunjuk rasa tersebut menamakan diri Majelis Buruh Jawa Tengah yang terdiri dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI), Gerakan Buruh Demak, Persatuan Buruh Solo Raya, Aliansi Buruh Ungaran, SPCI, dan lain-lain.

"Rezim politik upah murah harus diberangus," kata Abu Somad, koordinator aksi tersebut. Yang menarik, aspirasi yang disampaikan buruh itu tampaknya berbeda dengan unjuk rasa yang dilakukan sebelum-sebelumnya.

Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jawa Tengah, pernah menuntut Gubernur Jawa Tengah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 rata-rata Rp 3 juta. Tuntutan ini disampaikan Perda KSPI pada demonstrasi yang diikuti ratusan orang di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Pahlawan, Kota Semarang, pada awal September 2013 lalu.

Menurut Abu Somad, tuntutan upah Rp 2 juta itu sudah realistis. Menurutnya, para pengusaha telah banyak mendapatkan keuntungan sehingga sudah saatnya berbagi dengan buruh. "Buruh harus dihargai seperti di Malaysia, Korea dan Cina," katanya.

Buruh juga menyoroti peran anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat buruh yang justru melupakan aspirasi buruh. Misalnya, anggota Dewan Pengupahan dari serikat pekerja di Kabupaten Semarang hanya mengusulkan UMK Rp 1,3 juta. Di Kota Semarang, Dewan hanya mengusulkan Rp 1,9 juta, sedangkan Dinas Tenaga Kerjanya usul Rp 1,4 juta. Hal itu berbeda jauh dengan usulan di Demak yang mencapai Rp 2,4 juta.

Hingga pukul 12.00 wib, para pengunjuk rasa masih berorasi dan meneriakkan yel-yel. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diminta menemui juga belum keluar dari kantornya.

ROFIUDDIN

Berita Terpopuler:
Jadi Rebutan Klub, Kiper Ravi Pilih Timnas U-19
Kenapa Dirut TVRI Dipecat?
Capres, Duet Jokowi-JK Terpopuler di Dunia Maya
Ini Alasan Khofifah Gugat Hasil Pilgub Jawa Timur
Sering Ada `Agenda Rahasia`, Ini Kata Jokowi