Tolak Ruhut, Komisi Hukum Tak Mau Jadi Badut  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 24 September 2013 14:38 WIB

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Ruhut Sitompul. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian dari fraksi pendukung pemerintah menolak pencalonan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Penolakan ini disampaikan dalam sidang pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua Dewan DPR Priyo Budi Santoso. "Dalam kaitannya dengan penunjukan Ruhut, menolak penunjukan ini," kata Sarifuddin Sudding saat rapat pelantikan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 24 September 2013.

Penolakan itu, kata Sudding, diajukan karena berharap Komisi Hukum bisa dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Bukan sebaliknya menjadikan Komisi Hukum sebagai komisi penuh dagelan dan badut. Sudding berharap proses pemilihan Ketua Komisi dilakukan melalui voting.

Hal senada juga diungkapkan politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, mekanisme pemilihan sebaiknya dilakukan melalui voting oleh anggota Komisi. Dia menilai, saat ini sudah ada resistensi atas penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum.

Adapun politikus Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al Habsy, meminta Partai Demokrat sebaiknya mencari orang selain Ruhut untuk menggantikan posisi Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi. Ia mengaku khawatir kondisi psikologis Komisi akan terganggu bila Ruhut tetap dipaksakan sebagai Ketua Komisi.

WAYAN AGUS PURNOMO





Terhangat:
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut







Berita Terpopuler
Valentino Simanjuntak, Si Jebret Ow Ow Ow
8 Alasan Beralih ke Android
Alasan BBM untuk Android Ditunda
Ahli Grafologi: Vicky Pemuda Luar Biasa, tapi ...
Komnas HAM Kecam Penyegelan Gereja St. Bernadette

Advertising
Advertising

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya