Petugas mendata KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin menuding terjadi penggelembungan anggaran sampai Rp 2,5 triliun dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang berbiaya Rp 5,9 triliun. Bukti dugaan korupsi itu yang diserahkan pengacaranya, Elza Syarief, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Data ini bukan data orang per orang, tapi sebuah konspirasi," kata Elza di halaman gedung KPK, Selasa, 24 September 2013.
Elza mengklaim Nazaruddin menjadi korban dalam proyek e-KTP. "Dia orang yang disuruh-suruh," kata dia. "Disuruh ikut rapat maupun membagi-bagi uang ke anggota DPR."
Sebelumnya, Nazar, yang juga terpidana korupsi Wisma Atlet, mengaku bersama Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto berkomplot merekayasa e-KTP. "Jadi ini nilai proyeknya Rp 5,9 triliun, saya dan Novanto semua merekayasa proyek ini. Penggelembungannya Rp 2,5 triliun," kata Nazar.
Nazaruddin menyebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga terlibat dalam korupsi proyek itu. Duit untuk Gamawan, kata Nazaruddin, diterima langsung dan lewat perantara. Namun Gamawan membantah menerima duit dari proyek e-KTP. Dia bahkan melaporkan Nazaruddin ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan mencemarkan nama baik.
