Demo Tambang Emas, Aktivis Ini Jadi Pocong

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 23 September 2013 10:39 WIB

Massa dari Koalisi Pulihkan Laut Indonesia saat berunjuk rasa "tolak penjajahan limbah tambang" di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta, Senin (9/4). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Banyuwangi - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan aksi dengan berkostum pocong di depan kantor bupati setempat, Senin, 23 September 2013. Aksi untuk menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu itu kemudian dibubarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Seorang anggota PMII dengan mengenakan kostum pocong serbaputih duduk di depan kantor bupati, Jalan Ahmad Yani. Di belakangnya, sebuah spanduk putih membentang, menuntut Bupati Banyuwangi turun dari jabatannya. Spanduk tersebut bertuliskan: "Tumpang Pitu Dikeruk, Bupati Muduk". Tiga mahasiswa lainnya bertugas membagikan selebaran kepada pengguna jalan.

Sejak aksi itu dimulai, sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja berusaha mengusir. Namun para mahasiswa itu tetap bertahan. Sekitar pukul 09.00 WIB, Kepala Seksi Politik Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Agus Mulyono, turun bersama Satpol PP. Mereka kembali mengusir dan langsung mencopot spanduk. Kali ini, mahasiswa akhirnya membubarkan diri.

Menurut Agus Mulyono, kantor Bupati Banyuwangi tidak pantas dipakai untuk aksi tersebut. "Apalagi aspirasi mereka juga tak jelas," kata dia kepada Tempo, Senin, 23 September 2013.

Ketua PMII Banyuwangi, Bibit Ari Kuswanto, mengatakan dirinya menyayangkan sikap dari Pemkab Banyuwangi. Padahal, kata dia, hak menyatakan pendapat dilindungi oleh UUD 1945. "Besok kita akan aksi dengan massa lebih besar," kata Bibit mengancam.

Menurut dia, PMII menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Dia menyoal pemberian 10 persen saham dari PT Merdeka Serasi Jaya, perusahaan tambang emas, kepada Pemkab Banyuwangi. Keuntungan yang didapat Pemkab, kata dia, tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan. "Pemkab harus segera mencabut izin pertambangan emas di Tumpang Pitu," kata dia.

Sebelumnya, PT Merdeka Serasi Jaya, perusahaan yang memiliki 100 persen saham PT Bumi Suksesindo, memberikan saham 10 persen atau setara Rp 10 miliar yang dikonversi dengan 10 ribu lembar saham milik perusahaan itu.

PT Bumi Suksesindo adalah pemegang kuasa eksplorasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Kandungan mineral di gunung itu diklaim memiliki cadangan emas 1 miliar ton dengan kadar tembaga 0,6 persen. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.

IKA NINGTYAS

Berita terkait

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

18 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

1 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

4 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

5 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

6 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

10 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

12 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

14 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

30 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

31 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya