Bripka Labora : Saya Dirampok Atasan

Reporter

Senin, 23 September 2013 08:10 WIB

Aiptu Labora Sitorus. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Sorong - Brigadir Kepala Labora Sitorus tak menikmati sendiri uang hasil bisnisnya. Polisi pemilik rekening berisi ratusan miliar rupiah ini menyatakan sebagian uang mengalir juga ke atasannya, termasuk ke pejabat di Markas Besar Kepolisian.

Siapa saja yang menerima duit dicatat dengan rinci oleh Labora. Bahkan, ia masih menyimpan bukti transfer beberapa transaksi. Labora kecewa karena mereka yang menerima uang tak mau terus terang soal duit yang diterimanya.

“Tidak hanya diperas, saya malah dirampok para atasan. Sekarang mereka ketakutan,” kata Labora kepada wartawan Tempo, Bobby Chandra, Kamis, 19 September lalu.

Salah seorang petinggi polisi yang diklaim Labora ikut menerima fulus adalah mantan Kepala Kepolisian Resor Raja Ampat Taufik Irfan. Taufik, kata Labora, pernah minta Rp 600 juta.

Menurut pengakuan Taufik, Rp 500 juta akan diserahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jendral Tito Karnavian. Sisanya buat Taufik sendiri. “Bahwa duit itu tidak sampai (ke Tito), saya tidak tahu. Semua pengeluaran uang memang saya bukukan,” kata Labora. Baca: Kapolda Bantah Terima Uang Labora

Tito membantah ia menerima uang dari Labora. Menurut Tito, saat kasus Labora terungkap, ia belum menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Labora sendiri kini mendekam di sel di kota Sorong karena menjadi tersangka pembalakan liar dan penyelundupan BBM ilegal. Seluruh catatan transfer uang ke petinggi polisi sudah ia serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Wawancara lengkap dengan Labora bisa dilihat di majalah Tempo edisi 22-28 September yang terbit pekan ini.

BOBBY CHANDRA | SUNDARI | ANANDA BADUDU

Berita Terpopuler:

Teriakan Jebret Iringi Kemenangan Timnas U-19
Kenapa BlackBerry Melepas BBM?
Saran Menkeu Malaysia Soal Pemindahan Ibu Kota
Indonesia Juara Piala AFF Melalui Drama Adu Penalti
Ini 7 Korban Kecelakaan Maut Senayan
Laga Indonesia Vs Palestina Diundur
BlackBerry Tarik Aplikasi BBM di Android













Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

9 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

15 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya