Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang segera dilantik menjadi Ketua Komisi Hukum DPR tak memungkiri ada praktek kongkalikong dalam pemilihan hakim agung di DPR. Kongkalikong itu termasuk lobi-lobi dalam meloloskan calon hakim agung tertentu.
"Itu biasa dilakukan. Aku akuilah yang itu," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 20 September 2013. Dia mengatakan, membersihkan DPR dari praktek suap dan kongkalikong macam itu adalah salah satu pekerjaan rumahnya sebagai Ketua Komisi Hukum. "Wajar banyak yang ketar-ketir aku pimpin (di Komisi Hukum--)."
Ruhut mengatakan, sudah sering dan capek mendengar isu miring soal pemilihan hakim agung di Dewan. Karena itulah, dia tidak hadir di uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung. "Tak perlulah aku sebut, kalian sudah tahu kayak gimana," kata dia.
Dia meminta Komisi Yudisial membuka ke publik jika memang benar ada anggota Dewan yang mencoba mengitervensi seleksi calon hakim agung. Penyebutan nama akan memperjelas siapa saja politikus yang bermain dalam proses pemilihan di Dewan. "Biar malu mereka yang sok idealis," kata Ruhut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh membongkar ihwal lobi-lobi anggota Dewan terkait pemilihan calon hakim agung. Anggota Dewan ini meminta Komisi Yudisial meloloskan sejumlah nama dengan imbalan uang. Namun Imam dan Komisioner KY lain menolak permohonan ini.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
