TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Syarifudin Sudding menginginkan Gede Pasek Suardika tetap menjabat sebagai pimpinannya di Komisi. Sesuai dalam tata tertib pergantian Komisi, kata Sudding, pimpinan dipilih secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota. Sebelumnya Partai Demokrat menunjuk Ruhut sebagai pimpinan Komisi Hukum.
"Apakah Komisi Tiga sepakat soal itu, kita lihat saja nanti," katanya di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2013. "Saya lebih sepakat jika Pergerakan Indonesia (Pasek) yang memimpin Komisi Tiga." Seperti yang diketahui, Pasek adalah Sekertaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia, organisasi loyalis Anas
Menurut politikus Partai Hanura, banyak anggota Komisi yang mempertanyakan alasan Fraksi Partai Demokrat yang mengganti posisi Ketua Komisi Hukum secara mendadak. Kendati demikian, Suddin menghormati hak Partai Demokrat yang mempunyai jatah kursi pimpinan di Komisi Hukum itu.
"Saya berpandangan fraksi-fraksi yang punya jatah pimpinan, untuk memperhatikan marwah Komisi," kata Suddin.
Suddin mengakui Ruhut memiliki kompetensi dalam perkara hukum. Namun, bukan kemampuan itu saja yang dibutuhkan dalam memimpin Komisi yang mempunyai persoalan secara dinamis. Jam terbang Pasek, kata Sudding, telah membuktikan bahwa politikus Demokrat itu hingga kini mampu menjadi nahkoda Komisinya.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul resmi menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan ini berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 17 September 2013.
"Rotasi untuk penyegaran," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Rabu, 18 September 2013. Kabar mengenai pergantian dari Gede Pasek ke Ruhut ini sebenarnya sudah berembus cukup lama. Menurut Nurhayati, rotasi ini memang sudah lama direncanakan. "Tetapi baru dilaksanakan."
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
