Sejumlah narapidana berada di ruang kantor yang terbakar setelah terjadi kerusuhan di Lapas Klas I Medan, Sumut, (12/7). ANTARA/Septianda Perdana
TEMPO.CO, Jakarta - Lelang jabatan direktur jenderal pemasyarakatan yang digelar Kementerian Hukum dan HAM masih sepi peminat. Sejak dibuka pada Kamis, 5 September lalu, hingga kini baru tercatat tiga orang yang mengajukan diri. “Dua melamar kemarin dan satu lagi mendaftar hari ini,” kata Kepala Bagian Informasi Kemenkumham Goncang Raharjo saat dihubungi, Selasa, 10 September 2013.
Tiga orang yang sudah mendaftar itu adalah anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala; pegawai Kementerian Hukum dan HAM; Yan Suharyono; dan anggota Dewan Ketahanan Nasional, Mohammad Ghazalie. Menurut Goncang, pendaftaran akan dibuka hingga Kamis, 12 September nanti. Setiap hari, pendaftaran dibuka mulai pukul 10.00 hingga 16.00.
Lamaran yang masuk, kata Goncang, nantinya akan diseleksi kelengkapan administrasinya oleh panitia yang dibentuk. Setelah itu, pendaftar yang memenuhi syarat administratif akan diuji oleh tim panitia seleksi yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Anggota pansel antara lain Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Irjen Kemenkumham Sukiswo, Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo, Abdullah Hehamahua, Imam Prasodjo, dan Saldi Isra.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar seleksi dirjen pemasyarakatan untuk menggantikan Mochamad Sueb yang tengah cuti panjang lantaran sakit. Saat ini tugas Sueb untuk sementara ditangani oleh petugas pelaksana harian Bambang Krisbanu. Salah satu tugas yang sudah menunggu dirjen baru adalah membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Lelang jabatan dirjen pemasyarakatan juga bersamaan dengan semakin seringnya kasus narapidana melarikan diri dari berbagai penjara di seluruh Indonesia. Lapas juga masih menjadi tempat pengendalian bisnis narkoba, bahkan menjadi pabrik sabu.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
