Peta Dukungan Jokowi Jadi Capres

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Minggu, 8 September 2013 06:06 WIB

Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengagendakan pandangan umum terkait persiapan calon presiden 2014. Mayoritas daerah menginginkan agar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta saat ini ditetapkan sebagai calon presiden.

"Sebagian besar kelompok menginginkan Jokowi," kata Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang Penajam, Kalimantan Timur Hartono Basuki saat ditemui di Ecopark, Ancol, Sabtu 7 September 2013. Hartono mengatakan, pandangan umum daerah dibacakan berdasarkan wilayah menjadi delapan kelompok.

Berikut pandangan masing-masing kelompok yang dibacakan di depan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

1. Kelompok Sumatera bagian utara yakni menginginkan agar Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden. Kelompok ini juga ingin agar penetapan ini dilakukan sebelum pemilu legislatif yakni bertepatan dengan ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2014.

2. Kelompok Sumatera bagian selatan yakni ingin Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden. Kelompok ini beralasan mencermati dinamika politik yang menginginkan Jokowi sebagai calon presiden.

3. Kelompok DKI, Jawa Barat dan Banten. Kelompok ini menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati untuk menentukan calon presiden. Mereka juga mencermati perkembangan elektabilitas Jokowi.

4. Kelompok Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Kelompok ini tidak secara tegas mengusulkan Jokowi karena menyebut nama Megawati. Namun kelompok menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum. "Namun arahnya sepertinya kepada Jokowi," kata Hartono.

5. Kelompok Bali, NTB dan NTT. Kelompok ini menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk penetapan calon presiden.

6. Kelompok Kalimantan mengusulkan nama Jokowi sebagai calon presiden.

7. Kelompok Sulawesi mengusulkan nama Jokowi sebagai calon presiden.

8. Kelompok Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara) tidak spesifik mengusulkan satu nama namun menyebut nama Jokowi dan Puan untuk dicermati.

Hartono mengatakan, wilayah Jawa masih menyebut nama Megawati dan Puan Maharani untuk menjadi calon presiden. Adapun Jawa Tengah mengusulkan nama Jokowi dan Megawati.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Miss World | Penerimaan CPNS

Berita lainnya:
Jokowi Semobil Lagi Dengan Megawati
Apa Saja Mobil Politikus PDI Perjuangan?
Dukungan Pencapresan Jokowi Mengalir dari Amerika
Puji Jokowi, Megawati Pakai Bahasa Simbolis Jawa

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya