Kartu SIM Langka karena Polisi Takut KPK  

Reporter

Jumat, 6 September 2013 18:40 WIB

Wakapolri Komjen Pol Oegroseno. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno membenarkan adanya kelangkaan kartu pembuatan surat izin mengemudi di berbagai daerah. Penyebab kelangkaan itu, kata Oegro, karena lembaganya lebih berhati-hati setelah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ya, ketakutan karena sedang berhadapan dengan KPK," kata Oegroseno saat ditemui, Jumat, 6 September 2013. "Siapa tak takut sama KPK?"

Djoko Susilo dijadikan tersangka kasus simulator kemudi 2011 di Korlantas, sejak Juli tahun lalu. Mantan Gubernur Akademi Polisi itu divonis bersalah 10 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, 2 September 2013.

Menurut Oegroseno, setelah rasuah tersebut muncul, dilakukan mutasi beberapa pejabat di Korlantas. Rotasi ini ikut mempengaruhi sehingga Kepolisian terlambat melaksanakan pengadaan bahan baku kartu SIM. "Mudah-mudahan sebulan lagi sudah ada," kata dia.

Oegro berujar, Kepolisian tak menyiapkan solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan kartu SIM. Jadi, selama kartu tak ada, masyarakat tetap tidak bisa memperpanjang maupun membuat SIM baru.

Mantan Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan Polri ini menyadari risiko dari kondisi tersebut. Dia pun menyarankan, jika ada pengendara yang ditilang polisi karena masa berlaku SIM habis, agar bernegosiasi dengan polisi. "Bilang saja karena mau perpanjang tapi belum bisa. Bisa dinegosiasikan, tapi bukan pakai uang, ya," kata Oegro.

Kelangkaan kartu SIM sudah terjadi di Jawa Timur. Selama dua pekan terakhir, bahan material SIM telah habis di Polres Sidoarjo, Mojokerto, Malang Kota, Malang Kabupaten, Pasuruan, Lumajang, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi.

"Stok material sudah kosong. Masih menunggu kiriman dari Korlantas," kata Kepala Seksi SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Fahri Siregar.

ANANDA BADUDU

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

10 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

11 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

17 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya