TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno membenarkan adanya kelangkaan kartu pembuatan surat izin mengemudi di berbagai daerah. Penyebab kelangkaan itu, kata Oegro, karena lembaganya lebih berhati-hati setelah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo menjadi tersangka kasus korupsi.
"Ya, ketakutan karena sedang berhadapan dengan KPK," kata Oegroseno saat ditemui, Jumat, 6 September 2013. "Siapa tak takut sama KPK?"
Djoko Susilo dijadikan tersangka kasus simulator kemudi 2011 di Korlantas, sejak Juli tahun lalu. Mantan Gubernur Akademi Polisi itu divonis bersalah 10 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, 2 September 2013.
Menurut Oegroseno, setelah rasuah tersebut muncul, dilakukan mutasi beberapa pejabat di Korlantas. Rotasi ini ikut mempengaruhi sehingga Kepolisian terlambat melaksanakan pengadaan bahan baku kartu SIM. "Mudah-mudahan sebulan lagi sudah ada," kata dia.
Oegro berujar, Kepolisian tak menyiapkan solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan kartu SIM. Jadi, selama kartu tak ada, masyarakat tetap tidak bisa memperpanjang maupun membuat SIM baru.
Mantan Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan Polri ini menyadari risiko dari kondisi tersebut. Dia pun menyarankan, jika ada pengendara yang ditilang polisi karena masa berlaku SIM habis, agar bernegosiasi dengan polisi. "Bilang saja karena mau perpanjang tapi belum bisa. Bisa dinegosiasikan, tapi bukan pakai uang, ya," kata Oegro.
Kelangkaan kartu SIM sudah terjadi di Jawa Timur. Selama dua pekan terakhir, bahan material SIM telah habis di Polres Sidoarjo, Mojokerto, Malang Kota, Malang Kabupaten, Pasuruan, Lumajang, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi.
"Stok material sudah kosong. Masih menunggu kiriman dari Korlantas," kata Kepala Seksi SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Fahri Siregar.
ANANDA BADUDU
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
10 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
11 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
17 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya