TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah pengelola bank sampah di Kota Yogyakarta, mendesak pemerintah menjadi pembeli produk olahan sampah yang dikelola masyarakat. Kemarin, sekitar 150 fasilitator pengelola bank sampah, menggelar pertemuan di Balaikota Yogyakarta.

“Kami harapkan pemerintah ikut menjadi pembeli produk kami, sebagai motivasi,” kata Sri Lestari, fasilitator bank sampah dari Kelurahan Terban, Kamis (5/9).

Tak hanya sebagai pembeli, pemerintah juga didesak menjadi bumper bagi masyarakat pengelola bank sampah, jika produk yang diolah tak kunjung laku, dan akhirnya menumpuk di perkampungan.

Dari data pemerintah, sebanyak 80 persen bank sampah dikelola dengan memanfaatkan halaman rumah warga. Untuk satu kali transaksi, sebuah bank sampah di Yogya rata-rata mengeluarkan dana Rp 400 – 600 ribu.

Kepala Sub Bidang Daur Ulang Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Fauzah, mengakui masih ada persoalan dalam bidang pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Yogya. “Pemerintah belum menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pembeli skala besar,” kata dia.

Kondisi itu, kata dia, berpotensi mempengaruhi semangat para pengelola bank sampah, karena khawatir upayanya tak menghasilkan untung. Padahal, Pemerintah Kota Yogyakarta 2015 mendatang mentarget, setiap RT/RW ditarget memiliki satu bank sampah.

Data dari BLH Kota Yogyakarta, saat ini baru ada 122 bank sampah yang dikelola warga. "Solusi yang dilakukan, baru bisa menyediakan lahan kosong penampungan produk olahan sampah, di Nitikan, Umbulharjo," kata dia. Luas lahannya seribu meter persegi, mulai beroperasi awal tahun depan.

PRIBADI WICAKSONO