TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Hasibuan meminta kepolisian untuk meningkatkan kualitas kasus korupsi yang diusut. Selama ini, polisi dinilai hanya menangani kasus kelas teri. “Kasusnya jangan yang teri, usut yang kakap,” kata Edi saat dihubungi, Kamis 5 September 2013.
Himbauan Edi ini terkait dengan hasil pertemuan Kompolnas dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Sutarman siang tadi. Menurut laporan Sutarman saat ini kepolisian sedang menangani 1.100 kasus. Kasus tersebut ditangani bersama jajaran kepolisian daerah dan kepolisian resor. “Yang sudah selesai baru 400 kasus,” kata Sutarman.
Dalam pertemuan itu, menurut Edi, pihaknya meminta kepada Sutarman untuk menambah kemampuan polisi dalam menangani kasus korupsi. Dia juga meminta semua lembaga negara bersinergi dengan kepolisian dalam memberantas korupsi. “Kami minta sumber daya manusianya juga diperbaiki,” kata dia.
Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Polisi saat ini memang tak kunjung kelar. Kasus korupsi di Polda Maluku Utara yang diduga melibatkan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus misalnya tak kunjung kelar. Kasus korupsi ratusan miliar ini justru dihentikan sementara karena Ahmad Hidayat Mus maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara.
TRI ARTINING PUTRI
Topik Terhangat
Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Tes Penerimaan CPNS
Berita Terpopuler
Istri Jaksa Pamer Pistol Juga Kerap Berulah
Jaksa MP 'Pamer' Pistol Pernah Tangani Buruh Panci
Jaksa Pamer Pistol Diperiksa Pengawas Kejagung
Jatah BLSM Diambil Orang, Kakek Ini Meninggal
2 Polisi Bernama Agus, Selamatkan Nyawa Warga
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
6 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
7 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
12 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
14 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca Selengkapnya