KPK Telisik Aliran Duit Labora
Selasa, 3 September 2013 07:21 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik dugaan aliran dana yang mengalir dari Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus ke sejumlah petinggi kepolisian. "Kami akan telaah dulu," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. KPK, kata Busyro, akan mendalami laporan Labora, apakah masuk kategori dugaan gratifikasi atau suap. Labora Sitorus melalui juru bicaranya, Wolter Sitanggang, melaporkan aliran duit haram tersebut ke KPK, Kamis pekan lalu. "Ada dugaan gratifikasi," kata Wolter Sitanggang, kemarin. Dalam laporan tersebut, Labora mengaku telah menyetor hingga Rp 10 miliar ke sejumlah petinggi Kepolisian. Duit itu disetor sejak 1 Januari 2012 hingga 23 April 2013. Setoran itu diduga untuk memuluskan bisnis penimbunan bahan bakar minyak ilegal serta dugaan pembalakan liar yang dijalankan Labora di Raja Ampat, Papua Barat. Labora sendiri, yang merupakan anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, kini mendekam di tahanan Polda Papua.BOBBY CHANDRA | ANTON APRIANTO | ANANDA BADUDU | JERRY OMONA
Topik Terhangat Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Lurah Lenteng Agung Berita Terpopuler:Petinggi Polri Diduga Kecipratan Uang Labora Kemenhub: Karyawan Lion Air Banyak yang Eksodus Ozil Kenakan Nomor Punggung 11 di Arsenal Siapa Mau Kerja untuk Jokowi? DKI Buka Tes CPNS Kisah Penumpang Lion Air Kena Delay Empat Kali
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
5 jam lalu
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca Selengkapnya
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
6 jam lalu
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
7 jam lalu
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca Selengkapnya
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
8 jam lalu
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca Selengkapnya
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
9 jam lalu
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
17 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca Selengkapnya
Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
19 jam lalu
Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?
Baca Selengkapnya
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
19 jam lalu
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
19 jam lalu
Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
20 jam lalu
Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
14 jam lalu
16 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu