Adhi Karya dan Wika Diduga Suap Rp 35 Miliar

Reporter

Senin, 2 September 2013 07:21 WIB

TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta-Hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dugaan rekayasa laporan keuangan oleh perusahaan penggarap proyek, PT Adhi Karya dan Wijaya Karya (Wika).


Menurut laporan audit resmi yang diserahkan BPK ke DPR, disebutkan bahwa kedua badan usaha milik negara itu pada 8 September 2009 sampai 27 Desember 2010 mengalirkan dana masing-masing Rp 12,40 miliar dan Rp 6,92 miliar kepada pihak-pihak tertentu.


Tidak disebutkan siapa penerima uang itu. “Diduga ini berkaitan dengan kesepakatan komitmen fee untuk memenangkan kerjas sama operasi Adhi-Wika pada pelelangan proyek Hambalang,” demikian tertulis dalam laporan BPK.


Modusnya, misalnya, divisi konstruksi PT Adhi Karya menerbitkan bon sementara senilai Rp 12,39 miliar jauh sebelum kontrak kerja proyek Hambalang diperoleh. Dugaan rekayasanya, menurut laporan itu, divisi konstruksi mencatat transaksi tersebut sebagai ayat silang atau rekening perantara.


Dengan modus ini, transaksi penerimaan dana dari kontraktor, tidak mempengaruhi saldo. “PT Adhi diduga melakukan window dressing atau manuver dalam pembukuan senilai Rp 12,39 miliar,” demikian audit tersebut. Cara seperti ini, menurut laporan itu, melanggar ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan.


Advertising
Advertising

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri belum bisa dimintai konfirmasi. Sedangkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., tak berkomentar banyak ihwal laporan resmi audit tersebut. “Saya belum tahu perkembangan,” ujar Johan, yang saat dihubungi sedang berada di Manila, Filipina.


MAYA NAWANGWULAN | TRI SUHARMAN | GALVAN YUDISTIRA | SNL

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

1 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

36 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

39 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

39 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

39 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

39 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

40 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

40 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

40 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

44 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya