TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. berpeluang dicalonkan menjadi presiden melalui koalisi partai Islam atau poros tengah sebagaimana pernah terjadi pada Pemilu 1999 ketika Poros Tengah mengusung Abdurrahman Wahid.
Dengan demikian, peluang Mahfud akan membesar. Ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar. Dia menilai peluang Mahfud untuk dicalonkan menjadi presiden sangat besar. "Kemungkinan koalisi poros tengah sangat mungkin," kata Marwan ketika dihubungi Rabu, 28 Agustus 2013. Dia mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan Mahfud. Namun belum terjalin komunikasi antarpartai Islam untuk membahas soal koalisi poros tengah.
Marwan mengatakan Mahfud sampai saat ini masih kader Partai Kebangkitan Bangsa. Saat Mahfud menjadi hakim konstitusi, semua jabatan yang berkaitan dengan partai politik ditanggalkan sementara.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengatakan koalisi poros tengah bisa saja terjadi. Tapi, kata dia, PPP masih menunggu kemungkinan perubahan presidential threshold atau syarat perolehan suara partai untuk mengusung calon presiden. Bila angka 20 persen dihilangkan, PPP bakal mengusung calon tanpa koalisi.
Kalau peraturan tersebut tak berubah, kata Lukman, partainya akan menunggu hasil pemilihan legislatif. "Jika suara hasil pemilu tak mencukupi, kami bisa mengadakan koalisi," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.
Lukman menuturkan, PPP membuka peluang untuk semua calon yang bakal diusung menjadi presiden. Tak hanya Ketua Umum Suryadharma Ali, kata Lukman, partainya membuka peluang untuk Mahfud Md. Partai berlambang Kakbah ini sudah membuka komunikasi dengan Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud Md. mengatakan bersedia menjadi calon presiden 2014. Ada tiga cara yang saat ini dia pertimbangkan, yakni mengikuti konvensi Partai Demokrat, menjadi capres dari partai tertentu, dan diusung koalisi partai.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
2 hari lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.
