Warga memperbaiki pintu Keraton Surakarta yang rusak karena dijebol, Senin (26/8) malam. Kubu Pakubuwana XIII menjebol pintu lantaran ada kabar bahwa raja disandera di dalam keraton. TEMPO/Ahmad Rafiq
TEMPO.CO, Surakarta - Kubu dewan adat Keraton Surakarta menyesalkan peristiwa pendobrakan pintu keraton dengan mobil Hardtop. Mereka menilai kejadian itu sebagai tindak pidana.
KRMH Satryo Hadinagoro menyebutkan bahwa keraton merupakan bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan. "Keraton juga dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya," kata Satryo.
Menurut dia, perusakan tersebut sudah masuk ranah pidana. Meski demikian, pihaknya merasa tidak perlu untuk melaporkan peristiwa itu. "Ini bukan delik aduan dan banyak polisi yang melihat, kok," katanya.
Dia juga menegaskan bahwa dewan adat tidak pernah sekalipun menyandera Paku Buwana XIII. Semua akses jalan menuju Sasana Putra memang dalam kondisi terkunci. "Tapi kuncinya itu dibawa beliau (PB XIII). Kami adik-adiknya ini sampai sekarang belum bisa bertemu beliau," katanya.
Kemarin malam, sejumlah pejabat kepolisian dan militer setempat memastikan bahwa kondisi keraton telah kondusif. Bahkan mereka juga memastikan bahwa PB XIII dalam keadaan aman.
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Komisaris Besar Asdjima'in, masih enggan membicarakan kasus perusakan itu. "Yang terpenting sekarang itu adalah melakukan mediasi," katanya.
Dia membantah bahwa polisi kecolongan dengan terjadinya situasi tersebut. Apalagi, sempat ada pendobrakan pintu keraton dengan menabrak menggunakan mobil Hardtop. "Kami mencoba memberikan kesempatan bagi kerabat keraton yang berkonflik untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya. Sebab, polisi menganggap bahwa konflik yang terjadi di dalam keraton tersebut merupakan urusan keluarga.
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
27 Desember 2022
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
Sejarah awal konflik internal Keraton Surakarta akibat perebutan tahta raja antara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan sepeninggal Raja Paku Buwono XII pada 12 Juni 2004.
