Djoko Susilo Setor Duit ke BPK, BPKP, Depkeu

Reporter

Editor

Anton William

Kamis, 22 Agustus 2013 13:05 WIB

Irjen Djoko Susilo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Djoko Susilo diketahui pernah menyetorkan duit ke sejumlah lembaga keuangan maupun lembaga pemeriksa. Daftar barang bukti yang dimasukkan dalam berkas tuntutan Djoko oleh jaksa penuntut umum Komisi Korupsi memperlihatkan pemberian Djoko kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Departemen Keuangan.

Berikut ini beberapa barang bukti yang dimiliki jaksa penuntut umum:
1. Satu lembar asli catatan tulisan tangan berisi perintah pengeluaran uang sejumlah Rp 350 juta (tulisan Djoko Susilo) untuk diserahkan kepada BPK melalui Diono (tulisan tangaan Legimo) pada 15 Juli 2009.
2. Satu lembar asli catatan tulisan tangan Djoko Susilo tertulis, "Rp 25 juta untuk Didik, Rp 15 juta untuk BPK."
3. Satu lembar asli catatan tulisan tangan Djoko Susilo berisikan pengeluaran uang kepada pihak BPKP. Terdiri atas Rp 50 juta untuk lima orang dan Rp 25 juta untuk pak Hadi, tanpa tanggal.
4. Satu lembar asli catatan tulisan tangan Trihudi Ernawati berisi catatan pengeluaran masing-masing Rp 10 juta untuk dua orang Anggaran diterima Erna dan Rp 25 juta untuk Depkeu diterima Tiwi.

Tak disebutkan apakah aliran dana itu berkaitan dengan proyek pengadaan simulator roda dua dan roda empat yang diduga dikorupsi Djoko.

Djoko Susilo didakwa korupsi dalam proyek simulator tahun anggaran 2011 serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Jaksa KPK menuntutnya dihukum 18 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp 32 miliar.

NUR ALFIYAH

Terhangat:
Sisca Yofie |Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim


Baca juga:

Lulung: Seluruh Tanah Abang Saya Bagi-bagi

Sidang Kasus Cebongan, Hakim dan Oditur Ketakutan

Soal Tes Keperawanan, Ini Jawaban HM Rasyid

Bus Giri Indah Terjun ke Jurang, 16 Orang Tewas

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya