Seorang siswi menangis dan berteriak untuk melepaskan tekanan saat mengikuti terapi massal yang diselengarakan oleh LPT YAI, di SMA Diponegoro 1, Rawamangun, Jakarta, Rabu (10/4). Terapi massal yang diikuti oleh siswa-siswi tersebut bertujuan untuk menghilangkan stres dan membuat mereka lebih nyaman menghadapi Ujian Nasional yang akan diselenggarakan Senin mendatang. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta -- Rencana Dewan Pendidikan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan menggelar tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi SMA ditentang oleh warganya sendiri.
"Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya," kata Ahmat Fikri, warga Kecamatan Tlanakan, ketika dihubungi Tempo, Rabu, 21 Agustus 2013.
Keperawanan, kata Fikri, merupakan hal yang sensitif yang bisa memicu perdebatan berkepanjangan di antara khalayak ramai. Tolok ukur keperawanan juga tidak baku sehingga bila dipaksakan untuk diperiksa justru bisa merusak masa depan siswi. "Selain itu, hasil tes pun bisa menjadi aib, tidak hanya bagi siswi, tapi juga bagi keluarganya," kata Fikri.
Karena itu, dia menyarankan agar pengelola pendidikan di Madura mempertimbangkan kembali rencana tes keperawanan ini. "Jangan hanya berpikir soal keperawanan, pikirkan juga masa depan seseorang yang akan menjadi suram," kata dia.
Rencana tes keperawanan di Pamekasan digagas oleh Sekretaris MUI Pamekasan, Zainal Alim. Menurut dia, tes ini bisa membuat sekolah mengetahui moralitas siswa lebih awal.
Belakangan, rencana ini disokong oleh Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan, Ahmat Zaini. Dia menilai tes keperawanan guna menentukan kelulusan siswa bisa saja diterapkan. Meski begitu, dia menilai tes keperawanan lebih sulit dilaksanakan ketimbang tes narkoba.
