TEMPO.CO, Jakarta - Pakar pendidikan memprotes kebijakan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang berencana memasukkan tes keperawanan dalam penerimaan siswa sekolah menengah atas dan sederajat di daerah itu pada 2014.
Erlin Driana, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, mengatakan kebijakan itu sangat mengintervensi wilayah pribadi seorang perempuan.
"Hak terhadap tubuh perempuan ada pada dirinya sendiri, bukan orang lain, apalagi negara dalam hal ini pemerintah daerah," ujar Erlin saat dihubungi pada Selasa, 20 Agustus 2013.
Kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Melalui situs nasional, ia mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat.
Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.
Erlin mengatakan, publik pasti berharap agar generasi baru memiliki tatanan moral maupun karakter yang baik. Namun pemerintah tidak seharusnya menggunakan cara-cara yang masuk ke ruang pribadi untuk memperbaikinya.
Langkah membina generasi muda bisa digunakan dengan cara yang lebih ideal. Seperti bekerja sama dengan orang tua calon siswa dalam melakukan pembinaan moral, pendidikan seks sejak dini dalam kurikulum sekolah di mana siswa diajarkan mengetahui perkembangan tubuh dan konsekuensinya, serta membatasi fasilitas publik yang berpotensi menampilkan pornografi seperti Internet dan televisi. "Langkah ini lebih efektif dari tes perawan," ucapnya.
Dosen pascasarjana ini menambahkan, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan anggaran pendidikan yang minim dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya menggunakan anggaran pendidikan dalam membenahi sistem yang ada di ruang publik.
