TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat politik dari CSIS J. Kristiadi menduga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu tak akan memenuhi undangan DPR untuk mengikuti uji kelayakan sebagai Panglima TNI. Menurut dia, undangan kepada Ryamizard itu sendiri salah alamat. "Seharusnya surat itu ditujukan melalui Panglima TNI untuk mendapatkan izinnya," ujarnya ketika dihubungi melalui telepon semalam, Rabu (3/1). Seperti diketahui, DPR hari ini mengundang Ryamizard untuk mengikuti uji kelayakan guna mengisi posisi Panglima TNI. Jenderal Endriartono Sutarto, Panglima TNI saat ini, telah meminta ada pergantian untuk kepentingan regenerasi di tubuh militer.Ryamizard sendiri telah menyatakan, Panglima TNI yang akan menentukan apakah dia hadir atau tidak memenuhi undangan. Sekretarsi Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Ryamizard belum tentu hadir, karena belum ada petunjuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang hal ini. Adapun Ketua Mahkamah Konstitusi menyarankan Ryamizard untuk hadir.Kristiadi berpendapat, jika Ryamizard memutuskan hadir, maka tindakannya ini bisa dinilai sebagai melawan perintah atasan. "Berarti dia insubordinasi," ujarnya.Menurut dia, situasi saat ini terjadinya karena DPR belum memiliki kelengkapan berupa komisi-komisi karena konflik internal yang belum kelar. Akibatnya, DPR belum memiliki alat untuk membicarakan persoalan ini. "DPR sekarang belum punya komisi untuk membicarakan persoalan ini," ucapnya.DPR kini masih terbelah. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan menolak hasil sidang paripurna DPR pekan silam yang mengesah komisi-komisi. Mereka menilai sidang itu tidak sah karena tak memenuhi kuorum. Koalisi Kerakyat memutuskan memboikot sidang tersebut.Rinaldi- Tempo
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
16 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
