TEMPO.CO, Surakarta--Pegawai Negeri Sipil di Surakarta dilarang memperpanjang cuti Lebaran. Sehingga pada Senin, 12 Agustus wajib masuk kerja seperti biasa. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan cuti bersama diberlakukan pada Senin-Rabu (5-7 Agustus). Kemudian disambung libur Hari Raya Idul Fitri pada 8 dan 9 Agustus. Lalu Sabtu dan Minggu (10-11 Agustus) libur reguler.
"Senin (12/8) harus sudah masuk," katanya kepada wartawan, Minggu, 11 Agustus 2013. Dia menegaskan akan memberikan sanksi bagi pegawai negeri yang bolos kerja. Namun bentuk sanksi yang diberikan masih dirumuskan.
Menurutnya jatah libur pegawai negeri selama sepekan dinilai sudah cukup. Sehingga tidak perlu menambah libur dengan sengaja bolos atau pura-pura sakit. Dia berharap pegawai negeri dapat mematuhi aturan karena berkaitan dengan tugasnya sebagai abdi negara.
Sebagai pengawasan, ada pengecekan kehadiran pegawai negeri di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setiap pegawai wajib mengisi absensi dan akan dicek kehadirannya oleh Inspektorat Daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surakarta Hari Prihatno mengatakan akan menggelar inspeksi mendadak pada hari pertama kerja untuk mengecek tingkat kehadiran pegawai negeri. Kegiatan tersebut bagian dari mekanisme pengawasan kedisiplinan pegawai.
Dia menegaskan pegawai negeri yang terbukti mangkir dan bolos kerja akan mendapat sanksi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Sanksinya mulai teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi pemotongan tunjangan.
"Kalau ada yang tidak masuk kerja karena sakit, harus menyertakan bukti seperti surat keterangan dokter. Tanpa bukti akan dianggap bolos," katanya.
Selain memberikan sanksi bagi pegawai negeri yang bolos kerja di hari pertama, Hadi juga siap memberikan penghargaan kepada dinas yang tingkat kehadiran pegawainya baik. Bentuk penghargaan juga masih dibahas bersama Badan Kepegawaian Daerah.
Bisa berupa penghargaan seperti piagam atau berupa peningkatan tunjangan kinerja. Opsi tersebut diambil sesuai ketentuan perundangan dan kemampuan anggaran. "Saya berharap penghargaan dapat memacu kinerja pegawai negeri," ujarnya.
