DPR Prioritaskan Surat Megawati Soal Panglima TNI

Reporter

Editor

Minggu, 31 Oktober 2004 14:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPR Agung Laksono mengatakan DPR akan memprioritaskan membahas surat mantan Presiden Megawati yang menyetujui pengunduran diri Panglima TNI Endriartono Sutarto. Ia mengelak bahwa DPR mengabaikan surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencabut surat Megawati. Agung memastikan tidak ada perbedaan pendapat tentang penggantian Panglima antara Presiden Yudhoyono dan DPR. "Setelah ketemu Presiden, ada sinyal bahwa apa yang diusulkan Megawati maupun Yudhoyono mengganti Panglima TNI Endriartono, kemungkinannya sama, yaitu KSAD Ryamizard Ryacudu," kata Agung di Jakarta kemarin. Mengenai interpelasi yang akan dilakukan anggota DPR, Agung mengatakan, itu hak anggota DPR dan masih berupa wacana. "Untuk menjadi hak interpelasi harus melalui prosedur panjang, seperti melalui rapat paripurna, badan musyawarah, dan seterusnya."Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan besar akan mengajukan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacud sebagai calon Panglima TNI. Itu diungkapkan Ketua DPR Agung Laksono dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra seusai pertemuan Presiden dengan pemimpin DPR di Istana Merdeka, Jumat. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, DPR tetap melanjutkan pembahasan pergantian Panglima TNI, sementara Presiden mempersiapkan calon Panglima TNI.The Indonesian Human Rights Watch (Imparsial) mendukung pernyataan Ketua DPR untuk mendahulukan membahas surat Megawati. Direktur Eksekutif Imparsial Rachlan Nashidik mengatakan, tindakan Presiden Yudhoyono menarik kembali keputusan yang telah masuk ke DPR sebagai langkah terburu-buru dan tidak cerdas. "Seharusnya Presiden memberi kesempatan dan mengikuti proses yang sudah masuk di DPR." Sunariah

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya