Petugas perpustakaan menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di hari pertama tahun ajaran 2013/2014, Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kurikulum dan Buku Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui, meski semua buku sekolah seharusnya lolos seleksi Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP), tetap saja ada celah untuk penerbit yang bermain mata dengan pihak sekolah.
Ini salah satu yang dituding sebagai biang masalah sehingga kasus muatan porno dalam buku pelajaran sekolah terus berulang. Awal Juli lalu, sebuah buku sekolah berjudul Aku Senang Belajar Bahasa Indonesia yang diterbitkan CV Graphia Buana dinilai bermasalah karena berisi satu cerita pendek yang dinilai terlalu vulgar. Buku untuk kelas VI sekolah dasar itu beredar di Bogor, Jawa Barat.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2008 memang memberi kewenangan pada pihak sekolah untuk menentukan buku pelajaran sendiri. "Ini yang bikin runyam. Karena penerbit langsung ke sekolah menawarkan buku ke pihak sekolah," kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Ramon Mahondas, kepada Tempo, Senin, 22 Juli 2013.
Badan Standardisasi juga mengakui bahwa buku-buku pelajaran hasil seleksi mereka tidak otomatis digunakan pihak sekolah. "Kadang penerbit yang nakal. Saat satu buku dinyatakan tidak lolos, penerbit tetap mengedarkan buku itu di pasar," ujar seorang anggota Badan Standardisasi, Pendeta (Pdt) Weinata Sairin.
Penelusuran Tempo di daerah-daerah menunjukkan bahwa penerbit asal Jakarta kerap mendominasi tender-tender pengadaan buku. Proyek pengadaan buku sekolah bernilai miliaran rupiah itu kerap dikritik jadi ajang bagi-bagi uang yang mengabaikan kualitas buku yang akan dipelajari siswa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poso, Sulawesi Tengah, Wangintowe, mengakui bahwa rata-rata perusahaan penerbit buku yang ikut tender di wilayahnya berasal dari Jakarta. "Untuk di wilayah Poso, perusahaan penerbit yang menang tender datang dari Jakarta," kata Wangintowe.
Ini dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua, Elias Wonda. Menurut dia, pengadaan buku di Papua selama ini terkesan sebagai "urusan pusat". Menurut dia, nyaris semua buku pelajaran untuk siswa di Papua dipasok dari Jakarta. "Itu urusan pusat," katanya.
Karena itu, tak heran jika perusahaan pemenangnya pun kebanyakan dari Jakarta. "Itu semua dari Jakarta. Bahkan penerbit buku untuk perpustakaan atau teks mata pelajaran lokal juga sebagian dari Jakarta," kata Elias.
