Koalisi Kebangsaan Kuasai Semua Komisi di DPR

Reporter

Editor

Jumat, 29 Oktober 2004 09:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Kebangsaan plus Partai Kebangkitan Bangsa kemarin telah menguasai 10 komisi di DPR. Dalam sidang-sidang yang tidak dihadiri lima fraksi pro-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "pemilihan" ketua komisi berjalan tanpa hambatan.Hanya satu komisi, yakni Komisi VIII, yang membidangi agama, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan, belum ditentukan kepemimpinannya. "(Pemilihan di) Komisi VIII ditunda sampai besok (hari ini)," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, yang memimpin pemilihan di sejumlah komisi kemarin. Besar kemungkinan, wakil dari PKB akan memimpin Komisi VIII.Penentuan pemimpin komisi ini merupakan langkah lanjutan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera) plus PKB yang "meninggalkan" fraksi-fraksi lainnya. Kubu ini telah lebih dulu mengubah ketentuan kuorum persidangan, yang mensyaratkan ketentuan jumlah fraksi yang hadir. Berbagai langkah itu leluasa dilakukan karena anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi--dikenal dengan Koalisi Kerakyatan--tetap memboikot persidangan.Koalisi Kerakyatan sempat melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Agung Laksono dan wakilnya, Muhaimin Iskandar. Hadir antara lain Untung Wahono (PKS), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (PAN), dan Jhony Allen Marbun (Demokrat). Dalam pertemuan, kubu ini "menyerah" dengan bersedia menyetor daftar anggotanya di komisi-komisi. Sebelumnya, mereka menolak karena menganggap rapat paripurna yang mengesahkan komisi tidak sah.Meski begitu, koalisi pro-Yudhoyono itu meminta pemilihan pemimpin komisi ditunda hingga hari ini. "Dengan adanya kesepakatan, lima fraksi (Koalisi Kerakyatan) tidak lagi membahas persoalan yang terjadi di masa lalu," kata Untung seusai rapat. Namun, "kesepakatan" itu mentah ketika komisi-komisi kemudian menggelar sidang. Muhaimin Iskandar yang memimpin sidang di komisi menyatakan, tidak ada kesepakatan apa pun dalam pertemuan. "Pemimpin DPR hanya menerima usulan agar pemilihan ditunda, dan itu tidak disetujui oleh anggota komisi," kata politikus PKB itu.Sidang di komisi pun berjalan lancar. Tak ada satu pun interupsi dari anggota DPR. Satu-satunya suara tidak setuju adalah ketika pemimpin sidang menanyakan apakah anggota komisi bersedia menerima usulan Koalisi Kerakyatan agar pemilihan ditunda.Alhasil, Golkar mendapatkan lima kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua. PDIP memperoleh empat kursi ketua komisi dan sembilan wakil ketua. Adapun PKB memperoleh satu kursi ketua dan sembilan wakil ketua. Sementara itu, PBR dan PDS memperoleh masing-masing satu wakil ketua.Dua anggota Fraksi PAN yang hadir sebagai pribadi dalam sidang pun "dihadiahi" dua kursi wakil ketua, yakni Alvin Lie (Komisi VII) dan Sujud Surojudin (Komisi IV). "Saya tidak mewakili fraksi, tapi hadir sebagai anggota komisi," kata Sujud. Namun, Wakil Sekjen PAN Patrialis Akbar menyatakan, fraksinya telah meminta Alvin dan Sujud mengundurkan diri. Ketua Fraksi PKS Untung Wahono menilai, langkah Koalisi Kebangsaan itu "makin memperlihatkan keinginan untuk bertindak seenaknya". Ia mempersoalkan para pemimpin DPR yang "larut" dalam permainan itu. Ia menjanjikan "balasan" ketika fraksinya mulai mengikuti sidang, Senin depan. purwanto/suliyanti/istiqomatul

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

8 menit lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

4 jam lalu

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

16 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

17 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

17 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

22 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya