TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari, menantang para calon Kepala Kepolisian RI untuk menangani kelompok radikal di Indonesia. Menurut dia, Kepala Polri terpilih harus mampu mengatasi masalah kekinian, seperti tekanan dari kelompok tertentu.
"Apakah ada yang berani menghadapi FPI (Front Pembela Islam)?" tantang Eva ketika dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2013. Dia sangsi Kepala Polri yang terpilih berani menghadapi kelompok radikal dan mafia hukum.
Menurut Eva, saat ini yang dibutuhkan adalah pemimpin kepolisian yang tegas terhadap kelompok yang mengganggu keamanan dan berbuat radikal kepada kelompok tertentu. Kedua, Kepala Polri baru juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ketiga, mampu mereformasi ke internal kepolisian untuk mengubah budaya korup.
"Rekening gendut atau tidak, sulit menjadi acuan karena susah mencari calon yang bersih," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Dia berharap Presiden bisa memilih yang kotornya sedikit dari para calon yang buruk.
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo bakal pensiun Agustus nanti. Tiga kandidat disebut-sebut berpeluang besar menggantikan Timur, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno.
SUNDARI SUDJIANTO
Topik Terhangat:
Bayi Kate Middleton | Front Pembela Islam | FPI | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor
Baca Juga:
Ada Jin Bermain Twitter?
KPK Tangkap Pengacara Kondang
Tweet Soal FPI, Fahira Idris: Saya Bukan Jubir
Kronologi Penangkapan Anak Buah Hotma Sitompul
Anggita Sari: Saya Ibarat Pemanis di Kasus Freddy
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya