TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi, mengisyaratkan Wakil Kepala Badan Reserse, Inspektur Jenderal Anas Yusuf, juga mendapat undangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai syarat untuk menjadi calon Kepala Kepolisian RI.
"Ya, Anas Yusuf juga dapat jadwal," kata Arif di gedung KPK, Rabu, 24 Juli 2013. Soal nama lain, ia tidak bisa memastikan. Tapi ia membenarkan ada jadwal bagi para calon Kepala Polri untuk melaporkan hartanya. "Hari ini memang ada jadwal, klarifikasi harta kekayaan, juga yang lain. Tapi saya enggak tahu siapa saja."
Arif sendiri telah menyerahkan laporan harta kekayaan terbarunya kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK hari ini, Rabu, 24 Juli 2013. Arif menyebutkan nilai hartanya tak sampai puluhan miliar rupiah. Arif mengaku ditemui Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Tapi, Arif enggan menyebutkan jumlah harta yang dilaporkannya. "Ada rumah, ada tanah."
Menurut Arif, ia terakhir melaporkan hartanya saat menjabat Kepala Polda Nusa Tenggara Barat. "Tapi saya tidak ingat jumlahnya," katanya lagi. Soal isu rekening gendut, "Enggak (ada). Nanti masing-masing bertanggung jawab (atas hartanya)."
Arif mengklaim tak terlalu berambisi menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. "Saya bekerja fokus untuk Bali dulu. Banyak agenda yang harus diamankan. Ada KTT APEC pada Oktober, konferensi Bali Demokrasi Forum pada November, dan konferensi WTO pada Desember."
Sebelumnya, nama-nama calon Kepala Polisi RI sudah masuk ke kantong direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, baru Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Anang Iskandar, yang melaporkan kekayaannya. Hari ini, laporan Kapolda Bali Arif menyusul.
FEBRIANA FIRDAUS
Topik Terhangat
Bayi Kate Middleton | Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor
Berita terkait:
Dishub Dituding Biarkan Metromini Langgar Aturan
Satu Korban Metromini Maut Meninggal
Hamzah Haz Dukung Jokowi Nyapres
Berita terkait
KPK Geledah Kantor Setjen DPR
50 menit lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
4 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai
7 jam lalu
"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja
13 jam lalu
KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu
15 jam lalu
KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu
Baca SelengkapnyaAktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya
20 jam lalu
Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lulusan Universitas Jember, Unair, dan Unpad itu melaporkan Dewas KPK Albertina Ho.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
1 hari lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaKPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat
1 hari lalu
KPK hentikan sementara aktivitas di rutan POM AL dan rutan Pomdam Jaya Guntur imbas kasus pungli yang berujung pemecatan 66 pegawai
Baca SelengkapnyaBerkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
2 hari lalu
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya