TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Banding telah menolak gugatan banding dari Brigadir Satu Rani Indah Yuni Nugraeni. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Awi Setiyono, mengatakan Komisi Banding yang dibentuk sejak 15 Juli 2013 itu menguatkan keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas gugatan Briptu Rani.
Apakah Briptu Rani selanjutnya dipecat? "Keputusan (saksi) ada di tangan Kapolda," kata Awi di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat siang, 19 Juli 2013. Pemecatan, kata Awi, merupakan hak prerogatif Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Unggung Cahyono.
Berdasarkan prosesnya, Kepala Kepolisian akan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Briptu Rani sejak Rabu kemarin, 17 Juli 2013, telah selesai menjalani hukuman disiplin 21 hari di tempat khusus Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jatim.
Menurut Awi, setelah menjalani 21 hari di tempat khusus itu, dia mendapat surat perintah diperbantukan ke Propam sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Informasi yang dihimpun Tempo, Briptu Rani sudah mengikuti apel pagi dan sore di Polda Jatim. Dia masih mendapatkan pengawalan khusus.
Namun Briptu Rani belum bisa dikonfirmasi ihwal sidang komisi yang menolak bandingnya.
Peneliti BRIN Sarah Nuraini Siregar menanggapi potensi kecemburuan di internal polisi akibat revisi UU Polri yang dapat memperpanjang masa jabatan aparat penegak hukum tersebut.
Revisi UU Polri, Batas Usia Pensiun Kapolri Diperpanjang Berdasarkan Keputusan Presiden
1 hari lalu
Revisi UU Polri, Batas Usia Pensiun Kapolri Diperpanjang Berdasarkan Keputusan Presiden
DPR RI berencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Revisi UU tersebut salah satunya mengatur perubahan batas usia pensiun anggota dan perwira kepolisian.
