TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri secara khusus proyek perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa, yang intensitas pekerjaannya selalu meningkat menjelang Lebaran. “Dari penelusuran kami sebelumnya, ditemukan ada kejanggalan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2013.
Tim survei KPK sudah turun ke lapangan untuk menelisik proses perbaikan di beberapa ruas Pantura. Dari laporan tim, kata Busyro, ada temuan riil yang mencurigakan. “Di beberapa daerah ditemukan ketidakcocokan (mark-up) soal anggaran,” ujarnya. (Lihat: Proyek 'Abadi' nan Mencurigakan Jalan Pantura)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah menyorot proyek ini. Menurut anggota BPK, Ali Masykur Musa, lembaganya menduga ada penggelembungan anggaran proyek perbaikan jalur Pantura 2011 dan 2012. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap proyek perbaikan Pantura 2010, kata dia, terindikasi penggelembungan biaya. “Pola mark-up selalu sama, termasuk untuk 2011 dan 2012,” kata Ali.
Hasil audit proyek 2010, menurut Ali, mark-up terjadi salah satunya karena penyusunan anggaran kerap mepet dengan waktu Lebaran. Anggaran yang disusun tergesa-gesa ini, menurut dia, menyebabkan kualitas perbaikan jalan menjadi buruk. Kondisi ini, Ali menambahkan, diperparah oleh kualitas material yang tidak sesuai dengan spesifikasi. "Meskipun, setelah ditemukan kelebihan, pihak kontraktor membayar kembali kelebihannya, tetap saja ini tidak efektif," katanya.
Dalam proyek perbaikan jalur Pantura 2010, BPK sedikitnya menemukan tiga indikasi mark-up. Misalnya, hasil pemeriksaan di Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp 441 juta. Sedangkan di Jawa Timur, dari hasil pemeriksaan terdapat hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sebesar Rp 68 juta.
Ali berjanji segera merampungkan audit untuk proyek 2011 dan 2012. Setelah audit rampung, kata dia, lembaganya akan berkoordinasi dengan penegak hukum, termasuk KPK. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyambut niat BPK itu. “Kalau auditnya ditemukan penyelewengan, kami tindaklanjuti,” kata Johan.
Anggota Komisi Hukum DPR, Nudirman Munir, meminta KPK serius menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa yang membentang sepanjang 1.300 kilometer itu. ”Memang patut dicurigai, karena terkesan dibiarkan,” katanya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menepis tudingan adanya penyimpangan dalam proyek itu. Menurut dia, jalan di Pantura diproyeksikan mempunyai daya tahan untuk 10 tahun. Pengerjaannya, kata dia, dilakukan dalam 10 tahap dan setiap tahapnya sepanjang 110 kilometer. "Artinya, setiap tahun pasti ada perbaikan," katanya.
Temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebutkan, proyek perbaikan jalan di Pantura dilakukan di lokasi yang sama. Di antaranya di ruas Karawang, Pamanukan, Indramayu, Jatibarang, Cirebon, dan Losari. “Jalan ini sengaja dijadikan proyek abadi,” kata Koordinator Sekretaris Nasional Forum Indonesia, Uchok Sky Khadafi.
ANTON A I ISMI DAMAYANTI I ANGGA SUKMA WIJAYA
Terhangat:
Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK | Bentrok FPI
Baca juga:
Menteri Djoko: Jalur Pantura Kelebihan Beban
Ini Musabab Rusaknya Jalan Pantura
Jalur Cileunyi-Cirebon Rusak dan Rawan Kecelakaan
Anomali Cuaca Menghambat Perbaikan Jalur Pantura
Berita terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?
4 jam lalu
Siapa saja calon pansel KPK yang disodorkan ke Jokowi?
Baca SelengkapnyaPenyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut
5 jam lalu
Mantan istri Dirut PT Taspen itu pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi PT Taspen pada 1 September 2022.
Baca SelengkapnyaAlasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar
5 jam lalu
Usulan calon pansel KPK itu berasal dari pelbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pegiat antikorupsi.
Baca SelengkapnyaAnggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri
7 jam lalu
ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.
Baca SelengkapnyaJelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim
9 jam lalu
IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK tidak takut dalam menjatuhkan vonis etik terhadap Nurul Ghufron
Baca SelengkapnyaPesan Eks Penyidik ke Nurul Ghufron untuk Tidak Bikin Gaduh KPK: Kalau Tidak Salah, Ikuti Saja Prosesnya
11 jam lalu
Yudi mengatakan jika pun merasa benar, seharusnya Nurul Ghufron mengikuti rangkaian pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaSYL Peras Anak Buah Bayar Durian Musang King, Beri Bantuan Kiai di Karawang, hingga Bayar Servis Mobil Mercy
11 jam lalu
Tidak hanya itu, ia membenarkan bahwa pernah mengeluarkan Rp 46 juta untuk Durian Musang King untuk SYL saat ditanyai oleh jaksa KPK.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan
12 jam lalu
Jubir KPK mengatakan tim LHKPN telah mengkonfirmasi soal kepemilikan harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.
Baca SelengkapnyaDuduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro
12 jam lalu
Perseteruan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean dan eks Direktur Utama PT Mitra Cipta Agro Wijanto Tirtasana kian memanas.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Minta Dewas KPK Ikuti Putusan Sela PTUN Tunda Sidang Putusan Etik
13 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron meminta Dewas menunda sidang pembacaan putusan sidang etik atas penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya