Tiga Korban Nabire Dibawa ke Jakarta  

Reporter

Selasa, 16 Juli 2013 16:05 WIB

Puluhan warga papua saat aksi demo menuntut Referendum di Gedung Majelis Rakyat Papua, Senin (20/2). TEMPO/Jerry Omona.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga korban luka dalam bentrokan Nabire yang terjadi Ahad lalu, 14 Juli 2013, akan diterbangkan ke Jayapura menggunakan pesawat berbadan kecil. Bupati Kabupaten Nabire Papua Isaias Douw mengatakan, pemerintah daerah telah mengucurkan dana sekitar Rp 120 juta untuk mencarter pesawat itu.

"Kami keluarkan dana itu, dana dari pemerintah, ada tiga orang yang hari ini diterbangkan ke Jayapura agar mendapat perawatan intensif," kata Isaias Douw, Selasa, 16 Juli 2013.

Ia mengatakan, lantaran keterbatasan alat medis di rumah sakit Nabire, tiga korban kritis harus menjalani pengobatan di Jayapura. "Saya tidak hapal nama mereka, tapi ada tiga orang, mereka dalam kondisi kritis, kami membantu semampu kami," ujarnya.

Kericuhan di Nabire bermula dari pertandingan tinju Bupati Nabire Cup di Gedung Olahraga Kota Lama Nabire. Petinju Alvius Rumkorem dinyatakan menang angka atas Yulius Pigome. Kemenangan ini disambut protes kubu petinju Yulius. Protes disusul baku lempar kursi antara dua kubu. Akibat bentrokan ini, 1.500 penonton berhamburan keluar dari lokasi pertandingan. Puluhan orang jatuh dan terinjak. Sebanyak 18 orang dikabarkan meregang nyawa.

JERRY OMONA


Topik Terhangat
Hambalang Jilid 2
| Rusuh Nabire | Pemasok Narkoba |Eksekutor Cebongan

Berita Lain:

Wakil Menteri Dituding Muluskan Anggaran Hambalang

Dua Orang Ditembak di Apartemen Mediterania

Polri dan TNI Diminta Pulihkan Situasi di Nabire

Berita terkait

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

30 September 2022

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.

Baca Selengkapnya

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

30 September 2022

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemekaran Papua, Apa Persyaratan Pemekaran Daerah Berdasarkan UU 23/2014

27 April 2022

Polemik Pemekaran Papua, Apa Persyaratan Pemekaran Daerah Berdasarkan UU 23/2014

Pemekaran Papua masih menjadi polemik. Prosedur pemekaran daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya

MRP Minta Pemerintah Revisi UU Otsus Papua Menyeluruh atau Satu Pasal Ini Saja

11 Juni 2021

MRP Minta Pemerintah Revisi UU Otsus Papua Menyeluruh atau Satu Pasal Ini Saja

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib meminta pemerintah pusat merevisi Undang-undang Otsus Papua secara menyeluruh

Baca Selengkapnya

Masyarakat Papua Kembali Menagih Janji Presiden Jokowi

22 November 2015

Masyarakat Papua Kembali Menagih Janji Presiden Jokowi

Jokowi dapat menunjuk tokoh setingkat menteri untuk fokus selesaikan masalah Papua.

Baca Selengkapnya

Terdakwa Makar Papua Disidang

30 Januari 2012

Terdakwa Makar Papua Disidang

Kelima terdakwa dituding ikut memfasilitasi pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III.

Baca Selengkapnya

Konflik Paniai, MRP Bentuk Tim Khusus  

15 Desember 2011

Konflik Paniai, MRP Bentuk Tim Khusus  

Majelis Rakyat Papua (MRP) membentuk tim khusus untuk ikut menangani konflik bersenjata di Paniai.

Baca Selengkapnya

Ratusan Warga Papua Tolak Pemilihan Anggota MRP  

2 Maret 2011

Ratusan Warga Papua Tolak Pemilihan Anggota MRP  

Selpius juga mengecam anggota majelis saat ini yang sebelumnya menolak otonomi khusus. Namun belakangan malah menerima dan menandatangani rekomendasi pemilihan anggota Majelis.

Baca Selengkapnya

Masa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang  

4 Februari 2011

Masa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang  

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperpanjang masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga satu bulan mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Rangkul Majelis Rakyat Papua

27 Januari 2011

Pemerintah Diminta Rangkul Majelis Rakyat Papua

Pemerintah dan TNI, misalnya, bisa menyelesaikan kasus-kasus kekerasan itu melalui pendekatan adat. Penyelesaian secara hukum, menurut dia, menunjukkan pemerintah dan TNI tidak menempatkan MRP secara baik sebagai bagian dari solusi.

Baca Selengkapnya