TEMPO Interaktif, Jakarta: Tiga pimpinan DPRD Kota Padang, Sumatera Barat menolak rencana pembelian mobil dinas baru untuk mereka oleh Pemerintah Kota Padang. Alasannya, rencana pembelian mobil dinas itu tidak tercantum dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBD 2004. Ketua DPRD Kota Padang Hardison dari Fraksi PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) usai pelantikan pimpinan DPRDKota Padang di gedung dewan Kamis (21/10) menjelaskan,Wali Kota Padang menawarkan pembelian mobil dinas barupengganti mobil dinas lama. Mobil dinas lamarencananya akan dilelang Pemko Padang karena merekaanggap sudah tidak layak."Tapi kami menolak karena anggarannya sendiri tidakjelas mau diambil dari mana, itu alasan kami,"ujarnya.Menurut Hardison, meski mereka menolak, dalam APBD2005 rencananya tetap akan dianggarkan oleh PemkoPadang pembelian mobil dinas untuk pimpinan dewan. "Tahun depan setelah dianggarkan kami akan melihat situasinya apakah tetap menolak atau menerima mobil tersebut," ungkapnya.Tiga mobil dinas pimpinan DPRD Kota Padang dibeli pada1997. Mobil dinas ketua adalah Corolla Twin Cam,sedangkan dua mobil dinas wakil ketua adalah Kijang.Ketiga mobil ini kondisinya masih layak pakai.Sementara itu, dalam sambutannya pada pelantikan pimpinanDPRD Kota Padang, Wali Kota Padang Fauzi Baharmenghargai sikap pimpinan dewan yang menolak pembelianmobil dinas baru lebih awal sebelum dicantumkan dalamanggaran APBD 2005. Tiga pimpinan DPRD Kota Padang yang dilantik dandiambil sumpahnya oleh Gubernur Sumatera Barat diKantor DPRD Kota Padang, adalah Ketua Hadison dariPKS, Wakil Ketua Z. Panji Alam dari Partai Golkar, danWakil Ketua Masdi Ardi dari Partai Amanat Nasional.Febrianti - Tempo