TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau meminta Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya mengunjungi petani tembakau untuk sosialisasi Rancangan Undang Undang Pertembakauan. Menurut juru bicara Komisi, Nina Samidi, anggota DPR juga diharapkan mengunjungi korban rokok yang tengah dirawat di rumah sakit.
“Demi membuka mata DPR akan pentingnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya rokok,” kata Nina melalui surat elektronik, Kamis, 11 Juli 2013. Dia berharap agar anggota DPR bersikap lebih berimbang antara petani dengan korban perokok. Mereka diharapkan peduli dengan pentingnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya rokok.
Nina meminta anggota DPR mengunjungi korban rokok di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta, siang nanti. Undangan ini tindak lanjut dari audiensi di Badan Legislasi pada Mei lalu, yang mempertanyakan munculnya Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Calon aturan baru tersebut dinilai cenderung berpihak kepada industri rokok.
Komisi Pengendalian Tembakau menilai pembahasan RUU Pertembakauan di Baleg tergesa-gesa. Mereka menduga pembahasan ini sarat intervensi dari industri rokok. Baleg juga menilai abai terhadap bahaya rokok terhadap masyarakat. Buktinya sejak dimulainya pembahasan Baleg belum pernah berkunjung ke rumah sakit untuk melihat korban rokok.
Saat ini Baleg memang terus melanjutkan pembahasan RUU tembakau. Padahal RUU ini belum disetujui oleh sidang paripurna masuk ke dalam program legislatif prioritas 2013. Paripurna pada 13 Desember 2012 menolak RUU Pertembakauan masuk ke dalam 70 RUU yang diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional 2013.
SUNDARI SUDJIANTO
Berita terkait
Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi
4 jam lalu
Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.
Baca SelengkapnyaDPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali
4 jam lalu
Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaPanja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok
13 jam lalu
Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
1 hari lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
1 hari lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
1 hari lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
1 hari lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca Selengkapnya