TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memperkenalkan buku baru Kurikulum 2013. Berbeda dengan buku pengajaran pada kurikulum sebelumnya, buku yang digunakan dalam Kurikulum 2013 berbasis kegiatan.
Dengan begitu, menurut Nuh, anak didik dapat mempraktekkan langsung apa yang diajarkan. Harga buku yang ditetapkan pun lebih ekonomis. "Ini harganya hanya Rp 7.300 sudah sampai ke sekolah. Berwarna, lagi. Kalau dulu, bisa Rp 32 ribu," kata Menteri di depan ratusan guru sekolah dasar Rabu (10/7).
Buku yang diberikan kepada anak didik kelas I SD ada 5 jenis, terdiri atas 4 buku bertema dan 1 buku agama. Saat ini buku-buku tersebut masih dalam proses distribusi. "Kalau untuk anak kelas I, gratis. Tapi untuk SMP, SMA, dan SMK, dipinjamkan.”
Selain itu, dengan adanya Kurikulum 2013, efisiensi penggunaan buku terutama di bawah kelas III juga dapat dilakukan. Buku-buku ini juga tidak memiliki hak cipta. Kondisi ini memungkinkan sekolah yang tidak terdaftar atau sekolah mandiri membelinya dengan bebas.
“Tapi pemakaiannya tetap tidak boleh membebani anak didik. Guru-guru juga harus dilatih terlebih dahulu,” ujarnya. Nuh mengatakan penerapan kurikulum ini terus diawasi, bahkan pendamping pun akan turun langsung ke sekolah hingga September.
Ia menambahkan, kurikulum yang akan diberlakukan pada 15 Juli 2013 ini menerapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terlebih dulu. "Proses ini ibarat ingin membuat baju, ditentukan dulu hasilnya, baru dirumuskan caranya," katanya.
Dalam penerapannya, Kurikulum 2013 tidak dilakukan serentak di semua kelas. Hanya anak didik yang duduk di bangku kelas I, IV, VII, dan X yang menerimanya. Melalui kurikulum baru ini, diharapkan intelektualitas dan karakter murid bisa berkembang.
Andreas Tambah, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pendidikan, menilai penerapan Kurikulum 2013 belum matang. Hal ini akibat kurangnya persiapan serta antisipasi yang dilakukan pemerintah. Ia mengakui, buku Kurikulum 2013 bisa didapatkan pula oleh sekolah yang tidak menerapkan Kurikulum 2013. Materi pembelajaran pun bisa diunduh via Internet.
Namun pemerintah dianggap luput memperhatikan pendidik yang tinggal di daerah pelosok dan dengan akses Internet yang sulit. Belum lagi, kurikulum ini hanya diterapkan untuk anak didik di kelas I, IV, VII, dan X.
KARTIKA CATUR
