TEMPO.CO, Surakarta - Wali Kota Surakarta Fx Hadi Rudyatmo tegas menolak permintaan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan anggaran dari APBD untuk menambal kekurangan penyaluran BLSM. "Itu (BLSM) program pusat," kata Hadi yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surakarta ini, Selasa 9 Juli 2013.

Karena itu, kata Hadi, daerah tak bisa serta merta mencairkan anggaran untuk penyaluran BLSM. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berawal dari penyusunan dan pembahasan di DPRD. Menurut dia, kalaupun sudah diusulkan dalam anggaran, ada kemungkinan dicoret oleh anggota dewan karena dinilai tak penting. "Mendagri mestinya tahu tata cara anggaran. Dia pernah jadi wali kota dan gubernur," ujarnya.

Jika Mendagri punya solusi cara mencairkan anggaran mendadak untuk BLSM, dia meminta disampaikan ke daerah. "Yang jelas tidak bisa menggunakan anggaran tak terduga. Anggaran itu untuk bencana," katanya. Menurut dia, langkah pemerintah meminta daerah menambal anggaran BLSM sebagai bukti pelaksanaan program yang tidak terencana. Di Surakarta tercatat ada 29 ribu penerima BLSM.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta Honda Hendarto mengatakan tidak bisa memenuhi pencairan APBD untuk BLSM. Sebab tidak ada instruksi dari pemerintah pusat seperti instruksi Presiden. “Kalau memang ada instruksi, saya lebih sepakat dalam bentuk program langsung seperti subsidi pendidikan dan kesehatan. Tidak dalam bentuk uang tunai,” ujar Honda yang partainya, PDIP menolak program BLSM. Dia menilai program BLSM sebagai program amburadul.

Di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, ratusan keluarga miskin mengeluh Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tak kunjung turun. “Sampai sekarang belum kebagian KPS. Padahal desa lain sudah dapat sejak satu pekan lalu,” kata Arif, 36 tahun, warga Desa Demangharjo, Warureja kemarin. Kartu ini sebagai syarat untuk mengambil BLSM.

Camat Warureja, Muhammad Dhomiri, mengaku pusing karena warga yang belum kebagian KPS terus menanyakan kepastian pembagiannya. “Dari 12 desa di Warureja, pembagian KPS terkendala di Desa Demangharjo dan Kedungkelor.” Di Demangharjo, sebanyak 583 rumah tangga sasaran (RTS) BLSM belum menerima KPS.

UKKY PRIMARTANTYO | DINDA LEO LISTY

Berita Terpopuler:
Modus Baru, Bobol ATM Tanpa Mengurangi Saldo
Bos Sanex Steel Disebut Pernah Setor Anas 5 Miliar
Usut Korupsi, Jenderal Heru Malah Dihukum 6 Bulan
Rahasia Payudara Fifie Buntaran
SBMPTN UGM tolak 62.088 Calon Mahasiswa