Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (dua kanan), Wakil Menteri Luar Negeri Wardana (dua kiri) Menaker Muhaimin Iskandar (tiga kiri) dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana (kiri) di ruang rapat Pimpinan DPR, Gedung Parlemen, Jakarta (26/6). Rapat konsultasi tersebut membicarakan penyelesaian permasalahan Amnesti Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, pemerintah telah berhasil meminta perpanjangan kebijakan amnesti kepada Pemerintah Arab Saudi hingga November 2013. Pemerintah Arab Saudi setuju memperpanjang pendaftaran warga negara Indonesia overstayer hingga November 2013.
Keputusan ini keluar setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat secara langsung kepada Raja Arab Saudi. "Kami sendiri bicara dan menulis surat dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, serta upaya-upaya lainnya," kata Marty Natalegawa saat ditemui di kawasan Istana Negara, Rabu, 3 Juli 2013.
Dengan perpanjangan masa pengampunan, WNI memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan proses perpanjangan masa tinggal di negara tersebut. Hingga saat ini, Konsulat Jenderal RI Jedah sudah mencatat dan mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada sekitar 80 ribu WNI. "Per hari, sekitar enam ribu WNI di Arab Saudi dilayani (pembuatan SPLP) ," kata Marty.
Setelah diplomasi memperpanjang waktu amnesti berhasil, pemerintah fokus untuk mempercepat proses imigrasi di Arab Saudi. Hingga saat ini Kantor Imigrasi Saudi hanya memberikan satu hari dalam satu minggu untuk pelayanan bagi WNI. Padahal, kantor imigrasi Arab Saudi hanya mampu melayani sekitar 200 orang per minggu. "Kami mulai perbantukan staf dari KJRI ke Kantor Imigrasi Saudi supaya bisa mempercepat proses keimigrasian," kata Marty.
Masalah amnesti memuncak saat WNI membakar KJRI Jedah karena lambatnya proses pemutihan SPLP. WNI overstayer panik karena mendengar pemerintah Saudi membatasi proses amnesti hanya hingga Juli 2013. Rusuh yang terjadi bulan lalu tersebut disulut adanya seorang WNI yang meninggal setelah berdesak-desakan mengantri pembuatan SPLP.
