TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan Kementerian Kesehatan soal proyek vaksin flu burung yang hingga kini masih mangkrak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Jalil, mengatakan penghentian sementara proyek Rp 1,3 triliun itu menjadi sebab utama laporan keuangan Kementerian Kesehatan belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.
"Sebenarnya kami bisa memberikan WTP murni, tapi karena pengadaan sarana prasarana vaksin flu burung masih belum jelas, maka kami perlu memberi catatan khusus," kata Rizal di kantor Kementerian Kesehatan, Selasa, 2 Juli 2013. Untuk Laporan Keuangan Negara tahun anggaran 2012, BPK hanya memberi Kementerian opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan.
Kepada Tempo, Rizal mengatakan, catatan dibuat BPK lantaran menilai pemberhentian proyek pengadaan vaksin berpotensi meningkatkan kerugian negara. Hingga kini BPK sudah mencatat megaproyek pengadaan vaksin flu burung itu sudah merugikan negara hingga Rp 600 miliar.
BPK berharap, Kementerian Kesehatan segera melakukan pembicaraan serius agar proyek yang masih disegel oleh penegak hukum karena kasus korupsi pengadaan pada 2010 ini bisa kembali dilanjutkan. "Kami berharap semua barang yang sudah diadakan bisa difungsikan lagi dan mulai dioperasionalkan," ujar Rizal.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sependapat dengan BPK. Menurut dia, proses produksi pengadaan vaksin diupayakan segera dimulai. Dia meminta BPK juga turut memberi dukungan agar proses bisa segera dimulai. "Barangkali dengan kata-kata yang positif, kami bisa dibantu diberi kelonggaran untuk mulai melanjutkan produksi, sementara proses hukum silakan terus jalan."
Nafsiah pun mengatakan saat ini, kementeriannya mulai didesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk segera memulai proses produksi. Karena kualifikasi vaksin yang bakal diproduksi oleh Bio Farma itu diyakini bakal menjadi vaksin dengan kualitas bagus dan cocok untuk mengantisipasi bahaya pandemi flu burung di seluruh dunia.
IRA GUSLINA SUFA
Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL |Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?
Berita terpopuler:
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor
Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas
Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal
Berita terkait
Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya
16 jam lalu
Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.
Baca SelengkapnyaApa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?
2 hari lalu
KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
5 hari lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca Selengkapnya4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio
9 hari lalu
Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.
Baca SelengkapnyaIni Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan
12 hari lalu
Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?
Baca SelengkapnyaKemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
17 hari lalu
Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
20 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
22 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaBantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker
26 hari lalu
Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.
Baca SelengkapnyaAlasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara
26 hari lalu
Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.
Baca Selengkapnya