BPK: Proyek Flu Burung Nodai Laporan Kemenkes

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 2 Juli 2013 14:32 WIB

Gedung proyek Fasilitas Vaksin Flu Burung di lingkungan Biofarma Jalan Rumahsakit, Bandung, Jawa Barat, dipasangi garis polisi, Rabu (8/8). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan Kementerian Kesehatan soal proyek vaksin flu burung yang hingga kini masih mangkrak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Jalil, mengatakan penghentian sementara proyek Rp 1,3 triliun itu menjadi sebab utama laporan keuangan Kementerian Kesehatan belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.

"Sebenarnya kami bisa memberikan WTP murni, tapi karena pengadaan sarana prasarana vaksin flu burung masih belum jelas, maka kami perlu memberi catatan khusus," kata Rizal di kantor Kementerian Kesehatan, Selasa, 2 Juli 2013. Untuk Laporan Keuangan Negara tahun anggaran 2012, BPK hanya memberi Kementerian opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan.

Kepada Tempo, Rizal mengatakan, catatan dibuat BPK lantaran menilai pemberhentian proyek pengadaan vaksin berpotensi meningkatkan kerugian negara. Hingga kini BPK sudah mencatat megaproyek pengadaan vaksin flu burung itu sudah merugikan negara hingga Rp 600 miliar.

BPK berharap, Kementerian Kesehatan segera melakukan pembicaraan serius agar proyek yang masih disegel oleh penegak hukum karena kasus korupsi pengadaan pada 2010 ini bisa kembali dilanjutkan. "Kami berharap semua barang yang sudah diadakan bisa difungsikan lagi dan mulai dioperasionalkan," ujar Rizal.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sependapat dengan BPK. Menurut dia, proses produksi pengadaan vaksin diupayakan segera dimulai. Dia meminta BPK juga turut memberi dukungan agar proses bisa segera dimulai. "Barangkali dengan kata-kata yang positif, kami bisa dibantu diberi kelonggaran untuk mulai melanjutkan produksi, sementara proses hukum silakan terus jalan."

Nafsiah pun mengatakan saat ini, kementeriannya mulai didesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk segera memulai proses produksi. Karena kualifikasi vaksin yang bakal diproduksi oleh Bio Farma itu diyakini bakal menjadi vaksin dengan kualitas bagus dan cocok untuk mengantisipasi bahaya pandemi flu burung di seluruh dunia.

IRA GUSLINA SUFA


Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL
|Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?

Berita terpopuler:
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor
Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas
Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal

Berita terkait

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

16 jam lalu

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

2 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

5 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

9 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

12 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

17 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

20 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

22 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

26 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

26 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya