Luthfi Tuding KPK Gagal Berantas Korupsi
Selasa, 2 Juli 2013 13:38 WIB
Luthfi Hasan Ishaaq. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta - Kuasa hukum terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq, Mohamad Assegaf, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi gagal dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Menurutnya, banyaknya tersangka korupsi yang ditangkap menunjukan kegagalan lembaga antirasuah tersebut dalam memberantas korupsi. "Berarti korupsi semakin banyak," kata Assegaf saat pembacaan eksepsi Luthfi Hasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 1 Juli 2013. Assegaf mengatakan KPK baru bisa disebut berhasil jika ada lagi orang korupsi. Karena itulah, menurut dia, tugas KPK tak hanya pemberantasan tetapi juga pencegahan korupsi. Namun, kata Assegaf, KPK enggan melakukan fungsi pencegahan karena tidak populer dan tidak bisa meningkatkan citra. "Fungsi pencegahan tidak memiliki nilai berita," kata dia. Luthfi yang merupakan bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera didakwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menerima suap senilai Rp 1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah dari Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi. Duit itu diduga dimaksudkan agar Luthfi melobi Menteri Pertanian Suswono --yang juga anggota Majelis Syuro PKS-- agar menyetujui penambahan kuota 10 ribu ton bagi Indoguna.LINDA HAIRANI Topik Terhangat Tarif Progresif KRL |Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? Berita terpopuler: Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
3 jam lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
8 jam lalu
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
17 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
17 jam lalu
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
19 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca Selengkapnya
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
20 jam lalu
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca Selengkapnya
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
22 jam lalu
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
19 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu