TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengajukan tiga alasan pada surat permintaan mundur yang ditujukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Salah satunya, menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, usaha reorganisasi di lingkungan TNI.Alasan lain, menurut Sjafrie, usia Sutarto yang sudah mencapai 57 tahun. "Kalau menggunakan dasar UU Keprajuritan yang mengatur usia pensiun 55 tahun, (Panglima TNI) telah diperpanjang dua tahun," kata Sjafrie kepada pers kemarin di kantornya, Cilangkap, Jakarta Timur. Butir ketiga surat itu adalah permintaan kepada Presiden untuk mengganti Panglima TNI oleh Kepala Staf Angkatan yang kini menjabat.Sjafrie menolak berkomentar ketika ditanyakan bahwa semua Kepala Staf Angkatan kini telah melewati atau mendekati usia pensiun--yang artinya tidak sesuai dengan usaha melakukan regenerasi. "Kami hanya mengusulkan kepada Presiden bahwa Kepala Staf Angkatanlah yang mempunyai kewenangan berdasarkan UU Pertahanan Negara," katanya.KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh lahir pada 9 Juni 1948, dan kini berusia 56 tahun--setahun lewat dari usia pensiun. KSAU Marsekal Chappy Hakim lahir pada 17 Desember 1947, sehingga kini berusia 57 tahun atau dua tahun lewat dari usia pensiun. KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu pun mendekati usia 55 tahun, karena dia lahir pada 21 April 1950.Meski telah meminta mundur, Sjafrie menegaskan, Sutarto kini tetap Panglima TNI. Menurut dia, Sutarto masih memegang tanggung jawab dan komando pengendalian tugas sehari-hari. Untuk menegaskan hal itu, ia menambahkan, Markas Besar TNI telah mengirimkan telegram kepada semua prajuritnya. Jika diperlukan, kata dia, Panglima TNI beserta jajarannya juga siap memberikan penjelasan kepada DPR.Panglima TNI meminta mundur kepada Presiden melalui surat yang dikirimkan pada 24 September lalu. Presiden setuju dan meminta DPR mengangkat Ryamizard sebagai penggantinya (Koran Tempo, 9/10).DPR kemarin membahas soal itu dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Setelah rapat hampir tiga jam, rapat memutuskan untuk membawanya ke sidang paripurna pada Jumat (15/10). Namun, kata Ketua DPR Agung Laksono, Panglima TNI tidak akan dipanggil untuk memberikan penjelasan. "Selama DPR belum mengambil sikap, pemimpin TNI tetap Jenderal Endriartono," kata dia.Jika pengunduran diri Sutarto nanti disetujui, kata Agung, penggantinya akan ditentukan melalui mekanisme biasa, termasuk dengan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, jika rapat paripurna Jumat nanti tidak mampu membuat keputusan, DPR akan menunda masalah ini sampai komisi-komisi terbentuk.Sebelum rapat, sebagian besar fraksi di DPR meminta masalah itu ditunda sampai presiden baru, Susilo Bambang Yudhoyono, dilantik. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional bahkan mendesak Sutarto untuk memberikan penjelasan kepada DPR.Sikap berbeda ditunjukkan Fraksi Partai Golkar, melalui ketuanya, Muhammad Hatta. Ia menyatakan, fraksinya bisa menerima pengunduran diri Sutarto. Alasannya, tidak perlu memaksakan jabatan bagi yang telah mengundurkan diri.Beberapa informasi di Mabes TNI menyebutkan, Sutarto mundur sebenarnya bukan semata alasan administratif seperti disebutkan Sjafrie. Pemberian pangkat jenderal kepada Menko Polkam ad interim Hari Sabarno dan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono merupakan salah satu pemicunya.Menurut sumber, Panglima mempermasalahkan pemberian pangkat kepada Hari Sabarno karena Mabes TNI sebelumnya telah menolak usulan soal itu. Apalagi, Cilangkap sempat menuding Hari terlalu "melindungi" Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh yang kini terlibat dalam kasus korupsi.Pangkat Hendropriyono dipermasalahkan karena tidak pernah ada usulan sebelumnya. Ia pun dipersoalkan karena anggota PDI Perjuangan, partai Presiden Megawati. "Kelak tentara akan masuk partai untuk bisa mendapatkan pangkat jenderal," kata seorang perwira tinggi. "Mengapa tentara yang kehilangan tangannya karena tugas justru tidak diberi pangkat kehormatan?" dimas a/ecep s yasa/cahyo junaedy